PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan untuk Kader Se-Jatijaya, Sohibul Iman Tekankan 5 Fungsi Anggota DPRD
PKS menggelar program Sekolah Kepemimpinan Partai bagi Anggota DPRD kota/kabupaten terpilih se-Jatijaya di Solo Baru, Sukoharjo, Senin (29/7/2024)
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Wahyu Aji
![PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan untuk Kader Se-Jatijaya, Sohibul Iman Tekankan 5 Fungsi Anggota DPRD](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sohibul-iman-wakil-ketua-pks.jpg)
Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (Jatijaya) menggelar program Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) bagi Anggota DPRD kota/kabupaten terpilih se-Jatijaya di Solo Baru, Sukoharjo, Senin (29/7/2024).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman yang membuka acara menekankan agar Anggota DPRD terpilih bukan hanya fokus di tiga fungsi legislator yakni pengawasan, anggaran dan legislasi namun ditambah dengan representasi dan deliberasi.
"Setiap legislator PKS adalah perwakilan konstituen sehingga harus rajin turun, ngobrol dengan masyarakat apa saja aspirasinya. Gali lebih telaten lalu perjuangkan aspirasi itu melalui legislasi, program dan budgeting," papar Sohibul Iman.
Sementara fungsi deliberasi, papar Sohibul Iman, adalah legislator PKS wajib menemukan permasalahan yang tidak diangkat oleh orang lalu diperjuangkan di DPRD.
"Temukan persoalan yang tidak diangkat oleh orang lain lalu perjuangkan di jalur parlemen," kata dia.
Sohibul Iman berpesan, agar Anggota DPRD dari PKS harus memiliki target kinerja berbasis ekspektasi publik. Jika bisa menjawab ekspektasi publik, maka legislator PKS bisa disebut berhasil menjalankan tugasnya.
"Disebut prestasi bukan karena dibandingkan dengan Anggota DPRD lain tapi benchmarknya adalah ekspektasi publik. PKS harus bisa 100 persen atau bahkan melebihi ekspektasi publik dan menjawab persoalan," paparnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suswono menambahkan, tugas anggota parlemen adalah menjadi tempat mengadu konstituen. Anggota DPRD dari PKS harus 24 jam siap dihubungi oleh konstituen.
"Sejak dulu amanah sebagai menteri sampai sekarang nomor saya tidak pernah ganti. Masih ada konstituen PKS yang menghubungi dan meminta tolong. Jangan sampai Anggota DPRD PKS tidak pernah bisa dihubungi," katanya.
Suswono pun berbagi tips bagaimana tetap bisa menyelesaikan persoalan masyarakat di Dapil.
Salah satunya membuka kantor atau rumah aspirasi di Dapil sehingga permasalahan masyarakat bisa langsung direspons.
Baca juga: Singgung Soal Rasio Gini, Sohibul Iman Soroti Ketimpangan Si Kaya dan Miskin di Jakarta
"Anggota DPRD dari PKS wajib memiliki integritas, apa yang dulu dijanjikan saat kampanye harus sama dengan perlakuan yang dilakukan. Jika ada anggota DPRD tidak terpilih lagi padahal sudah eksis lima tahun berarti rakyat marah," ungkap Suswono.