TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, pada Rabu (31/7/2024) kemarin.

Diketahui Lukman Edy menjabat sebagai Sekjen PKB pada periode 2005-2007 dan periode 2009-2014.

Pertemuan PBNU dengan Lukman Edy ini pun diadakan di tengah hubungan PBNU dan PKB yang kian memanas.

Kepada PBNU, Lukman Edy membongkar bagaimana kondisi PKB selama dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Di antaranya ada tiga hal yang dinilai Lukman Edy sebagai kesalahan Cak Imin selama memimpin PKB:

1. Cak Imin Hapus Kewenangan Dewan Syuro di PKB

Lukman mengungkapkan, di PKB awalnya Dewan Syuro memiliki kewenangan yang penting.

Namun setelah Cak Imin menjabat sebagai pimpinan PKB, kewenangan Dewan Syuro ini dihapus.

Di antaranya kewenangan untuk penandatanganan surat-surat keputusan penting.

Akibatnya Dewan Syuro menjadi tidak bisa memberikan keputusan pada hal-hal strategis di PKB.

"Kalau dulu Dewan Syuro itu ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat-surat keputusan."

"Dewan Syuro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di partai," kata Lukman dilansir Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

Perubahan kewenangan Dewan Syuro ini pun dilakukan sejak Muktamar PKB di Bali pada 2019 lalu.

Contoh kasusnya adalah ketika Dewan Syuro tak lagi bisa memberikan persetujuan terhadap pengangkatan ketua umum PKB.

Hal tersebut tertuang dalam AD/ART versi Muktamar Bali.

Dihapusnya sebagian besar kewenangan Dewan Syuro ini, diyakini Lukman menjadi pemicu panasnya hubungan PKB dan PBNU.

Baca juga: Jika Dipanggil Ketua Umum PKB Cak Imin, Eks Sekjen Lukman Edy Siap Datang

2. Tak Transparan dalam Tata Kelola Keuangan PKB

Di bawah kepemimpinan Cak Imin, Lukman menyebut PKB menjadi tak transparan dalam tata kelola keuangan partainya.

Bahkan Lukman menyebut PKB menjadi tidak memiliki keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan partai.

Termasuk pengelolaan keuangan yang menyangkut Pemilu, baik Pilpres, Pileg, atau Pilkada.

"Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu. Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih."

"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel."

"Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," ungkap Lukman.

3. Cak Imin Terlalu Lama Pimpin PKB

Lukman kemudian menyoroti soal lamanya Cak Imin memimpin PKB.

Diketahui Cak Imin sudah hampir 20 tahun lamanya memimpin PKB.

Cak Imin menjadi pimpinan PKB sudah sejak 2005 hingga saat ini.

"Saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin. Sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB," tutur Lukman.

Meski sudah terlalu lama memimpin, tapi di PKB tak ada pembicaraan mengenai pergantian Ketua Umum PKB.

Namun, ia menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB terus memantau dinamika yang terjadi di tingkat pusat.

Lukman juga menilai tak menutup kemungkinan pengurus di tingkat daerah itu mendorong adanya pergantian ketua umum PKB.

"Sampai pada saatnya nanti DPW-DPC pasti bersikap. Apa namanya, kepemimpinan PKB itu apakah perlu dipertahankan atau diganti," imbuh Lukman.

Baca juga: PBNU dan PKB Memanas, Lukman Edy Sebut DPW dan DPC PKB akan Bersikap soal Kepemimpinan Cak Imin

Pansus PBNU Buka Peluang Panggil Tokoh Lainnya

Ketua LTN PBNU Ishaq Zubaedi Raqib menyebutkan Pansus yang bertugas mendalami hubungan PBNU dan PKB berpotensi memanggil sosok lainnya.

Menurut Ishaq, peluang untuk memanggil tokoh lainnya sangat mungkin dilakukan.

Sebelumnya eks Sekjen PKB Lukman Edy telah dimintai keterangannya.

"Sangat mungkin, terbuka peluang untuk undangan terhadap beberapa tokoh yang dinilai oleh tim dapat memperkaya dan menambah keterangan-keterangan," kata Ishaq kepada awak media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Ia melanjutkan hadirnya tokoh-tokoh lainya juga bisa menambah bukti-bukti untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi.

Ishaq mengaku tim pansus sudah mengantongi sejumlah nama.

"Itu sangat teknis mungkin kita akan ada update dari pihak tim untuk menyampaikan kapan kira-kira dijadwalkan kembali. Undangan terhadap sejumlah nama, mungkin ada dikantongi oleh tim pansus," jelasnya.

Baca juga: PKB Buka-bukaan, Sayangkan PBNU Tak Punya Etika Keulamaan dan Gila Hormat

Duduk Perkara Panas Dingin Hubungan PKB-PBNU

Hubungan antar elite PBNU dan PKB kembali memanas.

Panas dingin hubungan keduanya bermula saat PBNU membentuk Tim Lima atau pansus untuk kembali merebut PKB.

PBNU beralasan, PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.

Selain itu, PBNU juga merasa sebagai pemilik sah PKB.

Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.

Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.

Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.

Selain itu, jelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.

Persoalan PBNU dan PKB kemudian merembet ke persoalan Pansus Angket Haji 2024 di DPR RI.

Baca juga: Pansus Haji Dianggap Urusan Pribadi, PKB Sebut Gus Yahya Lecehkan Keputusan Paripurna DPR

Gus Yahya mengkritik keras pembentukan Pansus Angket Haji tersebut.

Ia menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Cak Imin dengan dirinya.

Selain itu, Gus Yahya juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya, Minggu (28/7/2024) lalu.

Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.

Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Jayanti TriUtami)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)