Politikus PDIP Bilang Presiden Jokowi Telah Berbohong kepada Rakyat: Kami Mulai Sadar pada 2019
Deddy menilai kalau Jokowi telah menipu rakyat, karena mantan Walikota Solo itu sudah tidak lagi melibatkan rakyat melainkan para pemilik modal.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong kepada rakyat.
Bahkan kata Deddy, kondisi itu sudah mulai terendus oleh dirinya sejak Pemilu 2019 lalu, dan Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI periode kedua.
Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam diskusi publik dengan tajuk '26 tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi' Rabu (31/7/2024).
"Nah kapan kita mulai sadar sebenarnya. Kita mulai sadar bahwa pak Jokowi ini fake, itu tahun 2019. Sehari setelah penetapan MK, terhadap putusan hasil pemilu," kata Deddy dalam paparannya, di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Di mana dalam masa itu, Presiden Jokowi kata dia, mengumpulkan beberapa lawyer, komisaris-komisaris besar untuk berbincang di Istana Bogor.
Mereka kata Deddy, melakukan makan-makan, dan bercengkrama di Istana dan membicarakan soal bagaimana caranya bisa memimpin selama tiga periode di Republik Indonesia.
"Itu para lawyer diundang ke istana. Dikira mau diucapkan terimakasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan dari komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode," ujar Deddy.
Atas kondisi ini, Deddy menilai kalau Jokowi telah menipu rakyat, karena mantan Walikota Solo itu sudah tidak lagi melibatkan rakyat melainkan para pemilik modal.
Padahal pada kepemimpinan di periode sebelumnya, Jokowi selalu mencerminkan kedekatan dengan rakyat.
"Kita dapat informasi itu justru dari orang dekat Jokowi, bahwa 'bapak (Jokowi) kok sekarang ngopinya sama orang-orang kaya ya bukan lagi sama rakyat?' jadi perubahan itu sudah sangat mendasar," ujar Deddy.
Mulai saat itu juga, Deddy menilai kalau Presiden Jokowi sudah memegang seluruh kekuatan dalam upayanya memegang kekuasaan.
Bahkan lebih keras, anggota DPR RI Fraksi PDIP itu menyebut kalau Presiden Jokowi telah menyandera demokrasi yang berujung pada kondisi Pemilu 2024 kemarin.
"Dan dari sana mulai terjadi kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokkan hukum, dan segala macam, dari sana mulai terjadi," tandas dia.
