TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan, melemahnya perekonomian global menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar dapat mencapai tingkat 5,1 persen, Senin (5/8/2024).

Hal tersebut dituturkan Sri Mulyani dalam keterangan persnya usai rapat terbatas (ratas) membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Pertumbuhan ekonomi bisa terjaga pada tingkat 5,1 bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu hal ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang cenderung mengalami pelemahan dan fragmentasi," tuturnya, dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun Sri Mulyani juga menyebutkan akan melakukan beberapa langkah kebijakan untuk 2024 bersama dengan jajaran Kementerian Perekonomian.

Selain itu, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua masih cukup baik.

Berdasarkan catatan BPS tersebut, ia mengatakan akan terus memerhatikan konsumsi, investasi, impor hingga ekspor.

Sri Mulyani juga menyampaikan, dirinya akan terus melihat faktor-faktor lain untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar tetap di tingkat yang stabil.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyoroti penyusunan RAPBN 2025 yang akan terpengaruh oleh situasi ekonomi makro, baik dari sisi global maupun nasional.

Hal itu termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, serta proyeksi produksi lifting minyak.

Penyusunan RAPBN 2025 tersebut pun telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut, postur RAPBN 2025 pun telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Gibran Ungkap Sudah Bicara dengan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis: Semua Anggaran Siap

Kemudian wanita yang kerap disapa Ani tersebut memaparkan, jika finalisasi RAPBN 2025 akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 mendatang.

"Tadi juga mendapatkan arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar ratas membahas RKP hingga RAPBN dan meminta seluruh program kerja Presiden RI Terpilih dapat diakomodasikan dalam RAPBN 2025.

"Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden Terpilih," ujar Jokowi.

Dalam ratas itu, Jokowi mengingatkan tentang risiko perlambatan ekonomi dunia yang akan berimbas pada krisis pangan dan kenaikan harga minyak.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan langkah-langkah dalam meningkatkan penerimaan negara.

(mg/Ananta Arabella Andhika Putri)

Penulis merupakan peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).