Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.000 unit mobil dikabarkan disewa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) mengangkut para tamu yang akan mengikuti hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti menilai ihwal perayaan HUT RI di IKN harusnya bekesadaran dan efisien.

“Ada beberapa poin yang sebenarnya perlu dijadikan perhatian kita bersama," kata Felia dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Pertama, Felia mempertanyakan apakah 1.000 mobil itu memang benar diperlukan atau tidak. Kemudian, ia juga khawatir apakah nantinya kendaraan itu bakal mengganggu mobilitas masyarakat umum dan malah menimbulkan polusi.

Padahal, menurutnya nominal angka kendaraan sewaan itu bisa diturunkan dengan cara diganti menggunakan bus yang dapat memuat banyak tamu sekaligus, misalnya.

"1000 mobil itu banyak sekali dan sebenarnya bisa diganti dengan alternatif, misalnya menggunakan bus yang layak dan nyaman untuk para pejabat, atau satu mobil diisi 2-3 orang pejabat," tuturnya.

Baca juga: Banyak Ormas Ingin Ikut Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Pemerintah Pilih Prioritaskan Masyarakat Lokal

Mengingat jumlah yang tidak kecil itu, Felia lantas menyoroti ihwal anggaran pembangunan IKN. Ia juga mempertanyakan apakah pengadaan kendaraan sewaan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga peran pengawasan DPR, BPK, hingga KPK harus hadir dalam hal ini.

Lebih lanjut, Felia juga menilai langkah pemerintah menyiapkan 1.000 mobil ini tidak konsisten dengan pernyataan ihwal belum siapnya IKN untuk menjadi wadah perayaan HUT RI.

"Jadi, kalau memang belum siap ya jangan dipaksakan dan malah berujung buang-buang anggaran untuk acara seremonial plus mencemarkan lingkungan,” tuturnya.

Ia menekankan pun semisal tetap harus dirayakan di IKN, harus dipastikan adanya penggunaan anggaran yang efisien, termasuk sewa kendaraan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai prioritas dan urgensi kebutuhan.