TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membantah isu bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Airlangga memastikan, Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal pada Desember 2024, bukan Munaslub.

"Tidak ada, tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024), dilansir Kompas.com.

Airlangga kembali menegaskan, Golkar sudah menjadwalkan Munas pada Desember mendatang.

Di sisi lain, Ketum Golkar memastikan, hubungan antar anggota di internal partai tetap solid.

Lebih lanjut, Airlangga membantah kabar yang menyebut, dorongan Munaslub datang dari pihak-pihak di luar Partai Golkar.

"Munaslub kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalo internal, ya internal," ucapnya.

Terkait isu Munaslub, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, turut memberikan komentarnya.

Luhut mengaku kaget atas munculnya Munaslub Partai Golkar, padahal Munas akan digelar Desember 2024.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum (Partai Golkar) Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik."

"Dan menurut saya, Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kita semua harus kompak di Golkar ini," kata Luhut, Jumat (9/8/2024).

Baca juga: Isu Munaslub Golkar Mencuat, Waketum Minta Kader Fokus pada Pemilu 2024

Luhut lantas meminta kader partai berlambang pohon beringin itu, untuk tidak terpengaruh dengan isu munaslub.

"Saya ingin sampaikan, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri."

"Golkar itu akan Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu bulan Desember, ya kita tunggu saja Desember tahun ini," ungkapnya dalam sebuah video pendek.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyampaikan permintaan agar wacana Munaslub dihentikan.

Permintaan tersebut, disampaikan melalui surat Dewan Kehormatan Partai Golkar yang ditandatangani Akbar Tandjung.

Dalam surat itu, ada beberapa sikap Dewan Kehormatan Partai Golkar yang diambil untuk Pemilu 2024.

Pertama, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai.

"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar dalam surat tersebut.

Kedua, seluruh jajaran Partai Golkar hendaknya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," ujarnya.

Ketiga, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan umum.

Keempat, meminta DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Airlangga Dinilai jadi Penyebab Munculnya Wacana Munaslub

Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai menjadi penyebab munculnya wacana musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

Airlangga dituding bermanuver dengan melobi sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Partai Golkar, agar mendapat dukungan sebagai ketua umum periode berikutnya.

Baca juga: Tiga Ketua Dewan Kompak Tolak Wacana Munaslub, Dukung Penuh Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Manuver tersebut, diduga dilakukan Airlangga sejak Juni.

Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, manuver Airlangga itulah, membuat iklim di internal Partai Golkar menjadi memanas menjelang musyawarah nasional (munas).

"AH (Airlangga Hartarto) yang menggalang DPD-DPD (Golkar) lebih awal sejak Juni yang lalu sehingga membuat suasana menjadi menghangat."

"Kalau ada calon-calon lain ikut menggalang (munaslub), ini dampak AH yang memulai," kata Ridwan, Jumat (9/8/2024).

Ridwan menjelaskan, DPD Partai Golkar termasuk ormas milik Partai Golkar, dilarang menyampaikan pernyataan dukungan kepada siapa pun sebelum ada kepastian jadwal munas dari hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Oleh karena itu, tindakan manuver Airlangga yang melobi DPD dan ormas Partai Golkar dianggap tidak tepat, karena mencuri star sebelum munas digelar.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fersianus Waku, Kompas.com)