TRIBUNNEWS.COM - Airlangga Hartarto resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dia mengungkapkan keputusan pengunduran dirinya ini demi fokus mengawal transisi pemerintahan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan tejradi dalam waktu dekat," kata Airlangga dalam video dikutip dari Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa dirinya telah resmi menaytakan mundur sebagai orang nomor satu di partai beringin itu sejak kemarin, Sabtu (10/8/2024).

Setelah itu, dia mengungkapkan pemilihan ketua umum yang baru bakal sesuai dengan AD/ART partai.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

Terlepas dari keputusan Airlangga untuk mundur, isu serupa juga sempat bergulir menjelang Pilpres 2024, tepatnya pada pertengahan tahun 2023 lalu.

Airlangga Didesak Mundur karena Diperiksa Kejagung dan Dukung Prabowo jadi Capres 2024

Pada pertengahan tahun 2023 lalu, desakan agar Airlangga mundur menjadi Ketua Umum Partai Golkar bergulir.

Baca juga: Mundur dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi Hingga Prabowo

Ada dua hal yang mendasari desakan sosok yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu bisa bergulir.

Pertama, saat dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan produk turunan tahun 2021.

Dikutip dari Kompas.com, dia diperiksa pada 24 Juli 2023 lalu sebagai saksi atas tiga tersangka korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Pemeriksaan ini pun menimbulkan desakan agar Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

Hal ini sempat disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.