"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi marwah partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus menerus," ucap Airlangga dalam video yang diterima Tribunnews.com.

Analisis Pengamat Politik

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam mengatakan ada yang janggal di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Dia menduga ada invisible hand alias tangan tak terlihat ikut campur dalam pengunduran diri Airlangga.

Menurutnya langkah Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar.

Lanjut dia, faksi-faksi besar di internal Golkar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024.

Kata dia, faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam.

"Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Khoirul menjelaskan benturan antara elite Golkar sempat terlihat saat Golkar sedang melakukan otak-atik komposisi koalisi Pilpres.

Saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP.

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firm (tegas) dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khoirul pun menduga ada invisible hand yang mulai bergerak untuk mendongkel Airlangga dari jabatan kursi Ketum Golkar.

Alasannya, Golkar dianggap tidak tegas dalam mengusung calon dalam Pilkada.

"Kali ini, the invisible hand tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian."

"Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," pungkasnya.