Rugikan Peternak Mandiri, Munas VI Pinsar Minta Pemerintah dan DPR Revisi UU Peternakan
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) menggelar Musyarawah Nasional (Munas) VI di Yogyakarta.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Soroti Peternak Mandiri
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Prof Muladno yang memandu diskusi mengatakan PINSAR Indonesia sebagai asosiasi peternak, mengatakan terdapat peluang bagi peternak mandiri dengan adanya program pemerintah makan bergizi gratis.
PINSAR juga berkomitmen untuk ikut menyukseskan.
“Kami berharap program makan bergizi gratis betul-betul bisa berjalan dan diarahkan ke peternak rakyat,” ujarnya.
Singgih dalam diskusi tersebut menambahkan bahwa program makan bergizi gratis memberikan dampak positif karena serapan ayam meningkat 10 sampai 20 persen dan harga akan lebih stabil.
"Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai 71 triliun. Saat ini harga ayam yang sering naik turun diharapkan melalui program ini bisa stabil,” ujarnya.
Ditambahkan Maino dari BAPANAS, untuk mengakomodir keluhan peternak terkait harga, harga acuan pembelian/penjual (HAP) ayam dan telur akan dievaluasi kembali, misalnya melalui HAP zonasi karena tidak bisa disamakan daerah satu dengan lainnya.
Sebagai langkah awal dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, Prof Muladno mengusulkan agar PINSAR Indonesia segera berkomunikasi dengan lurah, camat untuk mempersiapkan.
"Perlu ada komando dari atas sehingga yang menjalankan di tingkat bawah dapat berjalan maksimal,” ucapnya.
Munas VI PINSAR Indonesia kembali menetapkan Singgih Januratmoko sebagai ketua umum periode 2024-2029.
Singgih terpilih secara aklamasi atas dukungan seluruh peserta Munas yang terdiri dari Pengurus Pusat PINSAR Indonesia, pengurus wilayah, dan pengurus daerah.
Sementara Ketua Dewan Pembina dijabat Prof Muladno dan Ketua Dewan Pengawas dijabat drh Hartono yang juga terpilih secara aklamasi.
Singgih dalam sambutannya menyebut tugas sebagai ketua umum terpilih ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dunia akhirat,
“Seharusnya ada regenerasi setelah cukup memimpin dua periode. Untuk itu kami berharap lima tahun ke depan ada pengganti yang lebih muda yang dapat memperjuangkan nasib peternak-peternak di Indonesia,” ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.