Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar, Beda Respons Politisi Senior hingga Analisa Pengamat

Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar, Beda Respons Politisi Senior hingga Analisa Pengamat
Instagram/Airlangga Hartarto
Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak. 

TRIBUNNEWS.COM - Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak.

Airlangga Hartarto mengumumkan mundur sebagai Ketum Golkar, Minggu (11/8/2024).

Alasan Airlangga, ingin menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.

Ada yang menilai, Airlangga melepas jabatan Ketum Golkar karena adanya tekanan eksternal.

Berikut sejumlah tanggapan terkait mundurnya Airlangga.

1. Tanggapan Senior Golkar

Politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) meyakini mundurnya Airlangga bukan karena ada kisruh di internal Partai Golkar.

Tetapi, disebabkan tekanan kuat dari eksternal partai.

Berita Rekomendasi

JK tidak menjelaskan sosok dari luar partai yang melakukan tekanan tersebut.

Keyakinan JK dilandasi dari internal Partai Golkar yang tetap menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Desember 2024 mendatang.

"Pasti ada tekanan lebih kuat (terkait mundurnya Airlangga) karena kalau dari unsur internal, saya yakin tidak ada (tekanan ke Airlangga) karena semua sudah setuju (Munas) Desember."

"Tiba-tiba malah ada keputusan ini," katanya dikutip dari YouTube Metro TV, Minggu (11/8/2024).

Baca juga: Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Klaim Tidak Tahu Menahu

Selain itu, JK mengatakan jika memang ada tekanan dari internal partai agar Airlangga harus mundur sebagai ketua umum, maka pasti akan digelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) hingga musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Tidak bisa orang per orang menyatakan itu. Dan juga tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah (kepengurusan) tanpa munas," jelas sosok yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.

Berbeda dengan Jusuf Kalla, politisi senior Golkar lainnya yang juga Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan lebih menekankan hal itu sebagai hak Airlangga.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas