Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar, Beda Respons Politisi Senior hingga Analisa Pengamat
Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Whiesa Daniswara
![Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar, Beda Respons Politisi Senior hingga Analisa Pengamat](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/airlangga-hartarto-32567absdmnasfd.jpg)
TRIBUNNEWS.COM - Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak.
Airlangga Hartarto mengumumkan mundur sebagai Ketum Golkar, Minggu (11/8/2024).
Alasan Airlangga, ingin menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.
Ada yang menilai, Airlangga melepas jabatan Ketum Golkar karena adanya tekanan eksternal.
Berikut sejumlah tanggapan terkait mundurnya Airlangga.
1. Tanggapan Senior Golkar
Politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) meyakini mundurnya Airlangga bukan karena ada kisruh di internal Partai Golkar.
Tetapi, disebabkan tekanan kuat dari eksternal partai.
JK tidak menjelaskan sosok dari luar partai yang melakukan tekanan tersebut.
Keyakinan JK dilandasi dari internal Partai Golkar yang tetap menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Desember 2024 mendatang.
"Pasti ada tekanan lebih kuat (terkait mundurnya Airlangga) karena kalau dari unsur internal, saya yakin tidak ada (tekanan ke Airlangga) karena semua sudah setuju (Munas) Desember."
"Tiba-tiba malah ada keputusan ini," katanya dikutip dari YouTube Metro TV, Minggu (11/8/2024).
Baca juga: Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Klaim Tidak Tahu Menahu
Selain itu, JK mengatakan jika memang ada tekanan dari internal partai agar Airlangga harus mundur sebagai ketua umum, maka pasti akan digelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) hingga musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
"Tidak bisa orang per orang menyatakan itu. Dan juga tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah (kepengurusan) tanpa munas," jelas sosok yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.
Berbeda dengan Jusuf Kalla, politisi senior Golkar lainnya yang juga Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan lebih menekankan hal itu sebagai hak Airlangga.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.