Elite PKB Sebut PBNU Saat Ini Banyak Menyimpang Dari Khitah 1926
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut PBNU saat ini banyak menyimpang dari garis perjuangan NU atau khitah 1926
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut PBNU saat ini banyak menyimpang dari garis perjuangan NU atau khitah 1926.
Hal itu disampaikan Jazilul Fawaid dalam Diskusi Fraksi PKB MPR RI bertajuk "UU Ormas dan UU Parpol Bisakah Saling Intervensi?" di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menyebut PBNU saat ini sedang mencoba mengambil alih PKB dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"PKB yang didirikan oleh Partai Ulama yang kebetulan difasilitasi oleh PBNU ketika itu, bukan PBNU hari ini. Kalau PBNU hari ini lebih banyak menyimpang dari khitah NU menyimpang dari khitah 1926 sebagai ormas keagamaan ketika dia membentuk tim untuk mengambil alih sebuah partai," kata Gus Jazil.
Lebih lanjut, Gus Jazul menjelaskan perihal perbedaan visi keumatan yang ada di PKB dan PBNU.
Baca juga: Cak Imin Kian Terpojok, Anggota Dewan Syuro Cabang Ngadu soal Pimpinan PKB ke PBNU
Di PKB, visi keulamaan masuk dalam mandat perjuangan politik PKB.
Sedangkan visi keulaman di PBNU yakni membangun madrasah, pondok pesantren, dan sarana-sarana keumatan lainnya.
"Makanya PKB menjadi partai yang di 2024 menjadi partai nasional yang berhaluan ahlussunah wal jamaah terbesar di Indonesia dengan 68 kursi DPR RI dan ribuan kursi DPRD kabupaten kota, semuanya mengusung perjuangan spirit ahlussunah wal jamaah di dalam politik," ucapnya.
Baca juga: PBNU Buka Suara Soal Polemik Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar
Untuk diketahui, hubungan PKB dan PBNU memanas belakangan ini.
Konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.
Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin.
PBNU pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
