TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.

Baca juga: Deretan Pernyataan Jusuf Hamka Mundur dari Golkar, Keluarga Tak Setuju hingga Ingin Jadi Orang Bebas

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Presiden Jokowi hingga Invisible Hand dikait-kaitkan dengan pengunduran Airlangga Hartarto tersebut.

Baca juga: Dulu Sempat Pakai Dasi Kuning, Jokowi Kini Diduga Intervensi Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar

Jokowi Dikait-kaitkan

Sehari sebelum menyatakan mundur dari jabatan, Airlangga sempat bertemu dengan Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Airlangga mengenakan batik lengan panjang tiba di Istana pukul 14.07 WIB. Ia sempat melintas di halaman belakang Istana Negara dan menjawab singkat saat ditanya wartawan.

Pertemuan antara Airlangga dan Presiden berlangsung hampir dua jam. Airlangga keluar dari Istana sekitar pukul 15.49 WIB

Airlangga tampak membawa map hitam.

Ia tersenyum sambil mengangkat map tersebut ketika ditanya tentang agenda pertemuan dengan Presiden.

Dilansir Kompas.com, dirinya tak menjawab secara eksplisit saat ditanya perihal pertemuan dengan Jokowi.

Namun, Airlangga menyatakan, pertemuan itu membahas perkembangan perekonomian terkini.

"Update ekonomi tadi," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kursi kepemimpinan Golkar besar kemungkinan akan diduduki oleh salah satu dari dua orang.

Presiden Jokowi atau anaknya yang merupakan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Airlangga mundur, bisa jadi (yang menggantikan) kalau enggak Jokowi, ya Gibran, arah-arahnya ke sana," kata Ujang saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

"Jadi saya melihatnya bahwa tidak mungkin Airlangga mundur kalau tidak ada tekanan," sambungnya.

Lebih lanjut, ia juga melihat berbagai cara tampak dilakukan guna mendesak Airlangga mundur dari jabatannya supaya ruang gerak baik bagi Jokowi atau Gibran bisa jadi makin terbuka lebar.

"Bisa jadi tekanan itu dilakukan intinya agar Airlangga mundur dan memberi ruang gerak kepada Gibran atau Jokowi untuk bisa jadi Ketua Umum Golkar, kelihatannya begitu walaupun harus menabrak aturan dan lain sebagainya," tuturnya.

Nama Presiden Jokowi mencuat disebut-sebut calon ketua umum Golkar.

Adalah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto menyatakan undur diri.

"Ya memang saya mendorong Pak Jokowi untuk bisa memimpin Partai Golkar," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Baca juga: Dewan Pakar Golkar: Wis Wayahe Airlangga Mundur dari Ketua Umum

Ridwan mengatakan Presiden Jokowi merupakan sosok yang melaksanakan ajaran Partai Golkar.

"Pak Jokowi itu bukan saja hanya di lip service dia mengatakan, dia melaksanakan doktrin Partai Golkar, tetapi secara kenyataan Jokowi melaksanakan doktrin Partai Golkar," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengklaim Jokowi sejatinya sejak dulu menjadi kader Golkar dari kalangan pengusaha.

Ridwan menjelaskan sejak berdirinya Golkar dibagi tiga kelompok, yaitu dari ABRI, birokrat, dan perwakilan golongan.

Menurutnya, perwakilan golongan bermacam-macam, yakni dari petani, nelayan, pegawai, dan lainnya.

"Nah, Pak Jokowi ini sejak tahun 1997 zaman orde baru dia golongan pengusaha yaitu sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya," ucap Ridwan.

Ridwan menuturkan secara formal Jokowi tidak pernah masuk dalam kepengurusan Golkar namun menjadi bagian dari kelompok golongan.

Dia mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Jokowi.

Namun, dukungan agar Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar adalah aspirasi dari masyarakat.

"Bahwa ada yang tidak setuju, ya ada apa-apa, namanya politik ya kan, boleh, boleh saja," ungkap Ridwan.

Invisible Hand

Koordinator TPDI Petrus Selestinus turut mengomentari pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar.

Menurut Petrus, sebagai partai politik besar, kuat dan moderen, Partai Golkar tidak boleh menjadi alat permainan kekuasaan yang bersifat pragmatis oleh siapapun juga termasuk oleh pihak eksternal yaitu Presiden Jokowi sekalipun.

"Karena itu meskipun Airlangga Hartarto sudah mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis kepada DPP Partai Golkar bahkan sudah membacakan pada tanggal 10/8/2024, akan tetapi institusi DPP Partai Golkar memiliki wewenang untuk "mengabulkan atau menolak" permintaan pengunduran diri dimaksud," kata Petrus, Senin (12/8/2024).

DPP Partai Golkar, kata Petrus harus bermanuver untuk mencegah dan menangkal setiap manuver politik yang bersifat mengintervensi persoalan internal Partai Golkar atas nama apapun termasuk atas nama penegakan hukum, apalagi bernuansa politisasi hukum.

"Oleh sebab itu permohonan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar harus dicegah dan ditangkal, karena terdapat gejala-gejala yang tidak normal memperlihatkan ada invisible hand yang tengah bermain. Apapun kesalahan Airlangga Hartato, selesaikan sesuai mekanisme hukum di internal yaitu Mahkamah Partai bukan atas dasar desakan kekuasaan mengatasnamakan penegakan hukum untuk menguasai partai politik," tuturnya.

Baca juga: Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar, Pengamat: Penggantinya Sosok yang Patuh Pemerintah

Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara itu menuturkan, DPP Golkar harus tetap mempertahankan irama pergantian Ketua Umum Umum Golkar sesuai mekanisme AD & ART, apalagi masa bhakti DPP Airlangga Hartato berakhir pada Munas Golkar yang akan datang yaitu pada bulan Desember 2024.

Jika terdapat dorongan atas dasar kepentingan pihak ketiga, sehingga Golkar harus mengadakan Munaslub, maka Partai Golkar akan terlihat seolah-olah berada dalam keadaan terancam atau dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

"Sehingga diperlukan langkah penyelamatan melalui Munaslub dan inilah yang merugikan Partai Golkar dan Pemerintahan yang akan datang," ujarnya.