Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar, terlambat.

Ridwan menyebut, dirinya sejak Juli 2023 lalu mendesak Airlangga agar mundur dari Ketua Umum Golkar.

Baca juga: Airlangga Mundur, Pengamat Komunikasi Politik Sebut Bisa Jadi Membuat Golkar Lebih Baik

"Pada waktu itu sudah meminta agar ketua umum (Airlangga) mengundurkan diri," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Dia beralasan, Golkar tak lagi menjadi partai demokratis, terbuka, dan manajemen pengelolaannya tidak modern.

"Lima prinsip utama Partai Golkar itu, itulah yang disebut paradigma baru Partai Golkar. Nah, ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh ketua umum saat itu," ujar Ridwan.

Selain itu, dia menyatakan bahwa Airlangga tak menjalankan keputusan musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019, yakni Airlangga maju sebagai calon presiden 2024.

"Tidak dijalankan, malah membuat keputusan lain yang instansi pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan keputusan Munas, yaitu Rapim," ucap Ridwan.

Ridwan juga mengkritisi pengelolaan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga yang dinilai tertutup.

"Nah ini akhirnya terjadi tekanan-tekanan di mana mengundurkan diri dia ya itu, menurut saya mengundurkan diri terlambat, seharusnya tahun yang lalu" imbuhnya.