Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons, soal rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanggil Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menyinggung soal etika PBNU terkait rencana tersebut.

Menurut dia, apa yang ingin dilakukan PBNU telah melanggar etika dan aturan yang dianut NU maupun PKB.

"Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika dalam Nahdlatul Ulama dan PKB," kata Gus Jazil dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, PBNU tidak memiliki hak apapun untuk memanggil pimpinan PKB Muhaimin Iskandar dalam upaya mengevaluasi partai.

Jika tetap dilakukan PBNU, langkah itu kata Jazilul melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.

Baca juga: PKB Anggap PBNU Tak Berhak Panggil Cak Imin, Begini Pembelaannya

"(PBNU) tidak punya hak (memanggil Cak Imin). Justru pemanggilan itu melanggar konstitusi, AD/ART NU dan melenceng dari Khittah NU," kata Gus Jazil.

Wakil Ketua MPR RI itu juga mengungkit alasan PBNU yang bersikukuh membenahi PKB.

Menurut dia, pembenahan tersebut tidak perlu, karena menurut nya PKB mampu berprestasi dengan baik, terutama saat Pileg 2024 kemarin.

"Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa. Yang harus dibenahi menurut saya justru PBNU-nya hari ini," tegasnya.

"Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Jadi itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik sekaligus menurut aturan Ormas," tandas Jazilul.

Baca juga: Ratusan Kiai Berkumpul di Pesantren Tebuireng, Sepakat Agar PBNU Segera Lakukan Perbaikan PKB

Sebagaimana diketahui konflik terbuka antara PBNU dan PKB belakangan ini mencuat.

Kekinian, PBNU akan memanggil pimpinan DPP PKB yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk melakukan evaluasi terhadap PKB.

Pasalnya, PBNU menganggap adanya permasalahan di tubuh PKB termasuk soal adanya beberapa anggota hingga mantan Dewan Syuro PKB di daerah yang mengeluhkan kepimpinan partai saat ini.

Konflik tersebut tampak menyeruak ke publik dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan baik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan jajarannya serta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta jajarannta baik di media sosial maupun media massa.

Terkini, PBNU telah membentuk tim yang disebut Panitia Khusus (Pansus) PKB.

Tim berisi jajaran pengurus struktural PBNU itu disebut-sebut dibentuk untuk mengkaji dan mengharmonisasi hubungan antara PBNU dan PKB selama ini.

Tim tersebut juga telah meminta keterangan dari sejumlah mantan pengurus PKB dan tokoh yang pernah berkecimpung di PKB.

Sejumlah tokoh juga telah menyampaikan pendapat mereka terkait konflik PBNU dan PKB, satu di antaranya Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.