TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan terlambat keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

Ridwan Hisjam menyebut, dirinya sejak Juli 2023 lalu mendesak Airlangga agar mundur dari Ketua Umum Golkar.

"Tidak kaget (Airlangga mundur-red)."

"Wes wayahe (sudah saatnya)."

"Setahun lalu (harusnya mundur-red), ket mbiyen mustine (dari dulu seharusnya-red), kok baru sekarang," ujar Ridwan Hisjam saat sesi wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dia beralasan, Golkar tak lagi menjadi partai demokratis, terbuka, dan manajemen pengelolaannya tidak modern.

Menurut dia, Airlangga juga tak menjalankan keputusan musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019, yakni Airlangga maju sebagai calon presiden 2024.

Malah, kata dia, Airlangga membuat keputusan lain yang instansi pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan keputusan Munas, yaitu Rapim.

Ridwan Hisjam juga mengkritisi pengelolaan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga yang dinilai tertutup.

"Kenapa saya tidak terkejut?"

"Karena ada satu kuncinya, yaitu paradigma Golkar yang baru tadi itu,"

“Jadi kalau wani-wani yo. Ojo wani gak wani. Saya gak usah jelasin contohnya apa. Banyak contoh-contohnya,” ucapnya.

Menurutnya, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tajung telah melakukannya menghadapi meskipun tersandera kasus Buloggate.

Ridwan Hisjam menyebut Akbar Tanjung berani terus sampai detik terakhir meskipun masuk pengadilan lalu Mahkamah Agung hingga di penjara.