Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet, yakni mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hasto mengakui, dalam konsep tata pemerintahan seorang presiden berhak untuk mencopot pembantunya.

"Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hasto menyebut, pengurus PDIP tak pernah meminta seluruh jatah menteri ketika mengantarkan Jokowi menjadi presiden.

"Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, terpenting adalah merealisasikan janji-janji kampanye kepada masyarakat.

"Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan ya kita perbaiki diri," ucapnya.

Baca juga: NasDem Gabung KIM Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Saya Berpikir Positif

Jelang masa jabatannya berakhir, berhembus kabar Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet. Di antaranya dengan mencopot Yasonna laoly dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Yasonna akan digantikan politikus Partai Gerindra sekaligus mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas.

Namun, kabar tersebut dibantah Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. 

Menurutnya, Jokowi tak akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada satu atau dua hari ke depan.

"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal  14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari saat dikonfirmasi, Rabu.