TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil menyoroti fenomena Pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan Zero Terorism Attact.

Dirinya mengatakan hal ini merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan ideologi radikal, intoleransi, ektremisme dan terorisme yang bergerak secara terselubung.

Said Aqil mengungkapkan menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan radikal terorisme berakhir.

"Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi disemua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan," kata Said Aqil melalui keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme, kata Said Aqil, sedang berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor.

Terjadi metamorfosa gerakan dari yang bersifat frontal konfrontatif menjadi bersifat “low explosives-high impact (Rendah Ledakan-Berdampak Tinggi).

"Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang bergerak lebih leluasa di ruang publik," katanya.

"Karena sel sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan dan atau profesi lainnya," tambahnya.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, BNPT Ambil Peran Lindungi Perempuan dan Anak dari Bahaya Radikalisme

Dirinya mengingatkan gerakan teroris menggunakan serangan siber menjadi salah satu cara gerakan terorisme.

"Maraknya serangan siber dan Digital Terorism, yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia, ditengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia," pungkasnya.