Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Usman mencatat dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan keberhasilan pembangunan, hilirisasi nikel, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Hukum Pidana yang baru dan menutupnya dengan pernyataan pribadi yang bersifat permohonan maaf.

Menurutnya, bila dibaca secara hati-hati Jokowi menyampaikan semacam permohonan maaf atas kesalahan yang tidak dijelaskan.

Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Refleksi 79 Tahun Kemerdekaan: Pembangunan Untuk Siapa? di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

"Yang ia jelaskan adalah keberhasilan-keberhasilan. Semuanya adalah tindakan-tindakan yang dalam pandangan presiden adalah tindakan yang benar. Tapi di akhir ia meminta maaf," kata Usman disiarkan di kanal Youtube Amnesty International Indonesia.

Baca juga: Momen Menarik Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi: Minta Maaf 4 Kali, Titipkan Indonesia ke Prabowo

"Pertanyaannya kan sebenarnya, maaf untuk kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Dan dia mengawali pernyataan maafnya itu dengan mengatakan saya menyadari sebagai pribadi, dan bukan sebagai presiden," sambung dia.

Ia pun turut mengkritik elit politik yang menganggap permintaan maaf Jokowi sebagai sikap kenegarawanan sejati.

Padahal menurutnya, bila dibaca dengan cermat permintaan maaf Jokowi adalah pernyataan pribadi.

Seorang negarawan sejati, menurutnya adalah seorang pemimpin yang mengakui kesalahannya dan mengakui apa yang gagal ia penuhi.

Baca juga: Jokowi kepada Prabowo: Tahun Depan Insya Allah Bapak yang Akan Menyampaikan Pidato Kenegaraan

Menurut Usman, Jokowi tidak mengakui kegagalannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 persen sebagaimana dijanjikannya dulu.

Mengacu pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 10 tahun terakhir, Usman juga mengatakan, Jokowi tidak menyebutkan kegagalannya dalam memberantas korupsi.

Selain itu, kata dia, Jokowi juga tidak menjelaskan kegagalannya dalam menjaga demokrasi yang merosot tajam.

Lanjut dia, Jokowi tidak menjelaskan kegagalannya tentang bagaimana kebebasan berekspresi mengalami penyempitan.