Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga korban pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI di Kalimantan Timur.

Aksi tersebut digelar tak jauh dari IKN.

Perayaan ini menjadi momen bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai keresahan tentang kerusakan lingkungan hidup dan pelemahan demokrasi di Tanah Air.

Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan rangkaian peringatan dibuka dengan upacara memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia.

Puluhan warga dari sejumlah desa serta organisasi masyarakat sipil menggelar upacara bendera di kawasan Pantai Lango, Kecamatan Penajam.

Baca juga: Mobil Nasional Maung Pindad Besutan Prabowo Dipamerkan di Gelar Alutsista HUT RI di IKN

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembentangan sebuah kain merah berukuran 50×15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang oleh sejumlah aktivis Greenpeace.

Selain itu, sejumlah banner lainnya terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade kemerdekaan di perairan di bawah jembatan.

Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, “Digusur PSN, Belum Merdeka 100 persen”, “Belum Merdeka Bersuara”, “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”, dan lainnya.

Baca juga: Sebelum Pimpin Upacara HUT RI, Jokowi Ajak Pimpinan Lembaga Negara Tinjau Infrastruktur di IKN

Terkait hal ini, Arie kemudian menyinggung pidato kenegaraan Jokowi dalam acara Rapat Tahunan DPR-MPR, Jumat (16/8/2024) kemarin.

“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin (Rapat Tahunan DPR-MPR) tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan," ucap Arie, dalam keterangannya, Sabtu (17/8/2024).

Di akhir masa jabatannya, kata Arie, Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan.

Satu di antaranya, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disebut nyatanya merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki.

"Ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim,” kata Arie.