Qodari juga menilai tidak ada yang salah atas sikap tegas Jokowi membisiki aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap tindakan kriminal yang mengganggu agenda kepentingan nasional. 

"Kata bisiki ini kan artinya apa sebetulnya Pak Jokowi menjadi whistleblower, whistleblower itu dalam penegakan hukum bagus atau jelek? Bagus,” terang Qodari. 

Qodari justru mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi karena sudah tepat menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat yang berwenang, menempuh jalur hukum secara konstitusional.

“Jadi Pak Jokowi sebagai pimpinan yang mendapatkan informasi kan bisa saja atau sering dikasih tahu orang bahwa ada pelanggaran-pelanggaran atau masalah-masalah, nah itu justru Pak Jokowi berlaku konstitusional dengan menyerahkan informasi itu kepada para penegak hukum,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membuka rekaman ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam melakukan intimidasi memakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan kejaksaan.

Rekaman ini ditunjukkan Hasto kepada awak media di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

"Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada Ketua KPK kepada Jaksa Agung, Kapolri itu tadi video yang saya terima," kata Hasto di lokasi.

Baca juga: Momen Menarik Prabowo di HUT ke-79 RI, Tak Injak Karpet Merah hingga Berdiri Saat Jokowi akan Duduk

Hasto mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut berbahaya bagi demokrasi. Karenanya, dia meminta Jokowi mengklarifikasi.

"Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri, kan ndak mungkin," bunyi rekaman suara Jokowi yang ditunjukkan Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menilai, pernyataan Jokowi intimidatif dan tak bijak.

"Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak," ungkap Hasto.

Apalagi, kata Hasto, pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Mengapa ini saya sampaikan karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh seseorang melakukan intimidasi," ucapnya.

Saat ditelusuri Tribunnews.com, pernyataan itu ternyata disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019).