Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membuka rekaman ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam melakukan intimidasi memakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan kejaksaan.

Qodari mengatakan, Hasto menghilangkan konteks pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kehilangan konteksnya secara utuh.

Baca juga: Projo: Mas Hasto Ngelindur, Potongan Video 2019 Dipakai untuk Serang Jokowi

Sebab Qodari telah menelusuri pernyataan Jokowo itu ternyata disampaikannya dalam Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, apa yang dilakukan Hasto dengan mengambil potongan-potongan tertentu sehingga kehilangan konteksnya secara utuh.

Baca juga: Legislator PDIP Ini Berharap Ada Pemerataan Ekonomi dari IKN: Puji Jokowi, Titip Pesan ke Prabowo

"Nah setelah saya cek itu pidato Pak Jokowi di depan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019,” kata Qodari kepada wartawan Minggu (18/8/2024).

Jika melihat konteks yang utuh, kata Qodari, sebetulnya arahan Presiden Jokowi itu tidak ada yang salah.

Karena meminta jajaran pemerintah daerah bekerja secara maksimal untuk menghadapi tantangan global, dengan tidak membuat banyak peraturan dan lebih menyederhanakan perizinan investasi.

“Dalam pidatonya Pak Jokowi justru meminta jajaran pemerintah termasuk kepala daerah dan aparat hukum untuk bekerja dengan baik karena tantangan dunia begitu besar, bekerja dengan baik. Misalnya, satu, jangan terlalu banyak peraturan daerah. Dua, jangan terlalu banyak perizinan yang justru menyulitkan investasi,” ujarnya.

“Kemudian lelang jangan dilangsungkan di akhir tahun, apalagi kalau yang bersifat infrastruktur karena nanti justru tidak selesai atau tidak ada hasilnya, lelang itu harus dilaksanakan di awal,” imbuhnya.

Qodari menilai semua pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut sangat bagus dan positif. 

Sehingga apa yang terjadi sesungguhnya justru berbanding terbalik dengan tuduhan Hasto yang menggunakan penggalan video untuk memelintir pernyataan Presiden Jokowi.

Baca juga: Analisis Roy Suryo soal Rekaman Suara Jokowi yang Diputar Hasto PDIP, Asli atau AI?

“Jadi ini semua kan pesan-pesan yang bagus dan positif dan Pak Jokowi mengingatkan ya kepada aparat hukum untuk tidak menggigit orang yang benar. Saya ulangi jangan menggigit orang yang benar, aparat hukum itu menggigit yang memiliki niat buruk, mengganggu agenda kerja-kerja nasional,” ucapnya.

“Jadi bagus sekali justru pernyataan Pak Jokowi ini, nah Pak Jokowi juga tidak memberikan toleransi kepada aparat hukum yang memeras birokrat dan pelaku usaha yang benar,” lanjutnya.

Qodari juga menilai tidak ada yang salah atas sikap tegas Jokowi membisiki aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terhadap tindakan kriminal yang mengganggu agenda kepentingan nasional. 

"Kata bisiki ini kan artinya apa sebetulnya Pak Jokowi menjadi whistleblower, whistleblower itu dalam penegakan hukum bagus atau jelek? Bagus,” terang Qodari. 

Qodari justru mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi karena sudah tepat menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat yang berwenang, menempuh jalur hukum secara konstitusional.

“Jadi Pak Jokowi sebagai pimpinan yang mendapatkan informasi kan bisa saja atau sering dikasih tahu orang bahwa ada pelanggaran-pelanggaran atau masalah-masalah, nah itu justru Pak Jokowi berlaku konstitusional dengan menyerahkan informasi itu kepada para penegak hukum,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membuka rekaman ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam melakukan intimidasi memakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan kejaksaan.

Rekaman ini ditunjukkan Hasto kepada awak media di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

"Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada Ketua KPK kepada Jaksa Agung, Kapolri itu tadi video yang saya terima," kata Hasto di lokasi.

Baca juga: Momen Menarik Prabowo di HUT ke-79 RI, Tak Injak Karpet Merah hingga Berdiri Saat Jokowi akan Duduk

Hasto mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut berbahaya bagi demokrasi. Karenanya, dia meminta Jokowi mengklarifikasi.

"Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri, kan ndak mungkin," bunyi rekaman suara Jokowi yang ditunjukkan Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menilai, pernyataan Jokowi intimidatif dan tak bijak.

"Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak," ungkap Hasto.

Apalagi, kata Hasto, pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Mengapa ini saya sampaikan karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh seseorang melakukan intimidasi," ucapnya.

Saat ditelusuri Tribunnews.com, pernyataan itu ternyata disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forkopimda, Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019).

Saat itu, Jokowi mengancam akan menindak tegas pihak yang menghambat kebijakan yang baik untuk negara. 

"Kalau masih ada, akan saya gigit sendiri, ini ada apa kok enggak jalan. Saya sudah mulai ngerti, saya sudah mulai ngerti kalau masih diteruskan. Kalau masih ada yang main-main. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Lewat KPK bisa, lewat Polri, lewat Kejaksaan bisa. Saya bisikin, di sana ada yang main-main," kata Jokowi.