Wijayanto memandang justru pembentukan Badan Gizi Nasional dipimpin Dadan Hindayana yang paling cukup memiliki dampak positif ke depan.

Hal itu lantaran Badan Gizi Nasional akan berperan langsung untuk mengurusi program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

"Kalau yang lain seperti di Kementerian ESDM ini relevan untuk mempercepat lisensi tambang untuk kelompok tertentu karena bagi-bagi tambang ini juga upaya merangkul elite atas dan menengah atas dengan pendekatan carrot dan monetary," tukasnya.

Ekonomi Indonesia Melambat

Ekonom senior Didin S. Damanhuri mengatakan ketidakstabilan politik dan moral otomatis memberi pengaruh kinerja ekonomi nasional.

Ketidakmampuan pemerintah menjaga integritas sistem politik bisa mengganggu proses legislasi yang penting untuk pembangunan ekonomi.

Seperti halnya undang-undang kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan belum sepenuhnya memenuhi harapan dari segi proses dan hasil.

"Ketika undang-undang ini disahkan tanpa proses legislasi yang memadai maka dampaknya kemudian terasa pada investasi dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan acap kali tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Menurunnya tingkat kepercayaan telah menyebabkan keraguan di kalangan investor yang ragu untuk memutuskan investasi mereka.

Baca juga: Pesan Jokowi-Prabowo ke Bahlil, Benahi Lifting Migas yang Jeblok

“Keraguan ini pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi," kata Didin.

Didin menggarisbawahi pemulihan stabilitas ekonomi memerlukan reformasi mendalam dalam sistem politik dan moralitas pemerintahan.

"Jadi tanpa adanya perubahan signifikan maka tantangan ekonomi akan terus memburuk," tuntasnya.