Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyoroti surat dukungan sejumlah politisi senior Partai Golkar, yang meminta kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Pada prinsipnya, Qodari menghormati aspirasi dari para senior Golkar itu karena Jokowi memiliki basis pendukung yang kuat di masyarakat. 

“Saya melihatnya sebagai aspirasi ya, itu kan aspirasi dari senior Golkar, wajar-wajar saja ada aspirasi, ya gak usah jauh-jauh, saya pun juga pernah punya aspirasi yang sama, Pak Jokowi jadi Ketua Umum Golkar,” kata Qodari, kepada wartawan Selasa (20/8/2024).

Qodari mengatakan, Golkar akan mendapat keuntungan besar jika Jokowi memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut karena memiliki figur yang merakyat. 

"Jokowi juga akan lebih mudah mengawal agenda Indonesia Maju 2045 lewat dukungan di parlemen. Sehingga pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin kokoh," ujar Qodari.

Qodari menilai, jika melihat realitas politik hari ini pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah mengerucut kepada satu nama yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil, kata Qodari, berpotensi besar menjadi calon tunggal karena sudah mengantongi suara mencapai 80 persen dari pemilih suara.

“Tetapi realitas politik pada hari ini kan dukungan itu sudah mengerucut kepada Pak Bahlil ya, tadi malam sudah mendaftar, sudah 469 suara dari total 558 suara yang ada di dalam Munas,” ujarnya.

“Yang intinya sudah 80 persen dari total suara dan itu menunjukkan bahwa Bahlil akan menjadi calon tunggal di Munas karena syarat untuk maju ketua umum itu di luar syarat-syarat administratif adalah adanya dukungan minimal dari 30% pemilik suara,” lanjutnya.

Sementara itu, Qodari menyebut aspirasi politisi senior Golkar yang ingin meminang Jokowi menjadi Ketum Golkar juga menjadi sirna. 

Sebab, Jokowi sendiri tidak melakukan pendaftaran sampai waktu pendaftaran ditutup.

Qodari mengatakan, peluang Bahlil disahkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga nampaknya tinggal menunggu waktu saja, karena sudah tidak ada pesaing. 

Meskipun sempat ada kader yang mendaftar, seperti Ridwan Hisjam, namun telah dicoret karena tidak memenuhi syarat.

“Jadi sebagai sebuah aspirasi itu sah-sah saja, tetapi realitas politiknya bahwa calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar pada hari ini adalah Bahlil,” ucapnya.

“Yang artinya aspirasi dari pemilih itu mengerucut kepada Bahlil Lahadalia. Jadi saya kira tidak akan ada perubahan mengenai ketua umum. Hari ini akan ada Rapimnas, lalu disusul dengan Munaslub dan besok akan terpilih ketua umum yang baru, yang singkatnya adalah semua mengerucut kepada Bahlil Lahadalia,” tandasnya.

Adapun anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membenarkan dirinya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Hal ini mengkonfirmasi surat yang beredar dari sejumlah politisi senior Golkar yang ditujukan kepada Jokowi untuk diminta kesediaannya menjadi ketua umum.

Mereka meminta kesediaan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Ridwan sebagai salah satu sosok yang menandatangani surat tersebut membenarkannya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Golkar. 

“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (19/08/2024).

Ridwan menyebut, tak ada yang salah atau dilanggar apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.

Sebab, Golkar partai terbuka dan demokratis serta merepresentasikan rakyat. Artinya, siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi ketua umum.

“Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ujar Ridwan.

Ridwan mengklaim bahwa Jokowi diusulkan menjadi ketua umum berdasarkan keinginan atau aspirasi dari pemilih Golkar.

Karena itu, politisi asal Jawa Timur ini bersama senior Golkar lainnya meminta kesediaan Jokowi maju sebagai ketua umum.

“Aspirasi rakyat ini sekarang itu menginginkan Pak Jokowi, tapi apakah Pak Jokowi mau atau tidak saya belum tahu itu, kan aspirasi kita yang mana kita mendengarkan dari aspirasi rakyat, terutama aspirasi rakyat Golkar, pemilih-pemilih Golkar itu yang menginginkan Pak Jokowi, suara Golkar sama suara anggota Golkar kan lebih banyak suara pemilih Golkar,” jelasnya.

Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi sandungan Jokowi maju, Ridwan mengatakan bahwa AD/ART masih bisa diubah di Musyawarah Nasional (Munas) karena merupakan forum tertinggi.

Untuk itu, Ridwan menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

“Terus kalau dikecam tidak sesuai dengan AD/ART, ya kan ada AD/ART-nya disesuaikan, kan Munas Golkar itu lembaga tertinggi untuk melakukan perubahan apa saja, jadi bisa saja pemilik suara nanti melakukan perbaikan di dalam anggaran dasar,” ucapnya.

“Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” sambungnya.

Selain itu, Ridwan juga optimis dukungan dari para pemilik suara kepada Jokowi mencapai 90 persen, namun ia dan para koleganya masih menunggu kesediaan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Baca juga: Elite Golkar Bicara Peluang Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina: Sampai Saat Ini Nama Beliau Belum Ada

“Tapi tergantung Pak Jokowi dia bersedia atau tidak, tapi saya yakinlah ini kan panggilan untuk Pak Jokowi mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik, peluangnya kalau saya sih sebenarnya 90 persen lah, tergantung Pak Jokowi,” imbuhnya.

Adapun, surat tertanggal 14 Agustus 2024 itu ditandatangani beberapa politisi senior Golkar, di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi, dan Riswan Tony.

“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut.