TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda rapat paripurna dengan agenda pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, Kamis (22/8/2024).

Rapat belum dapat digelar karena rapat tidak memenuhi kuota.

Termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir saat rapat parpurna pengesahan RUU Pilkada.

DPR RI memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan RUU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan rapat paripurna ditunda karena hanya dihadiri 89 dari 557 anggota dewan DPR RI.

Dari 86 orang yang hadir, 10 diantraanya adalah anggota DPR dari fraksi Gerindra.

Jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan kuorum karena kurang dari 50 persen plus 1 total jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 anggota.

Selain itu, kuorum juga tidak terpenuhi karena tidak dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi partai.

Termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak menghadiri sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan kalau Puan Maharani tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yakni Hongaria dan kemudian akan ke Serbia.

Puan Maharani diagendakan untuk menghadiri undangan dari dua parlemen negara di kawasan Eropa Tengah itu.

Pertemuan yang dihadiri oleh Puan Maharani diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dengan dua negara tersebut.

Adapun kata Indra, Puan Maharani yang didampingi sejumlah anggota DPR RI akan diterima oleh Majelis Nasional Hongaria pada Kamis, 22 Agustus hari ini.

PDIP memang menolak revisi UU Pilkada berdasarkan hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dikebut dalam sehari.

Dalam sehari agenda rapat pembahasan revisi UU Pilkada yang sempat mandeg itu langsung dikebut dan menghasilkan putusan yang kontroversional.

Putusan pertama, terkait dengan syarat batas usia.