"Ini akan mencegah politik dinasti Jokowi lebih ekspansif lagi," tegas Petrus.

Kedua Putusan MK itu dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

Keesokan harinya, Badan Legislasi DPR merevisi UU Pilkada untuk membegal kedua Putusan MK tersebut.

Untuk memudahkan komunikasi bagi mahasiswa, aktivis, relawan, anggota parpol maupun masyarakat pada umumnya yang menghadapi permasalahan hukum terkait aksi demonstrasi dalam rangka menegakkan demokrasi dan konstitusi tersebut, mereka dapat menghubungi nomor telepon 08129503124 atas nama Ricky D Moningka, salah satu advokat TPDI dan Perekat Nusantara.

Adapun advokat TPDI dan Perekat Nusantara yang siap memberikan bantuan hukum gratis selain Petrus Selestinus adalah Erick S Paat, Ricky D Moningka, Robert B Keytimu, Paulet JS Mokolensang, Davianus Hartoni Edy, Jelani Khristo dkk.

TPDI adalah para pengacara yang memberikan advokasi kepada para korban kerusuhan 27 Juli 1996 untuk mengembalikan demokrasi ke jalur yang benar, dan sekarang kembali siap memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada para pejuang demokrasi masa kini.