Mulanya istri Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) Farid Irfan Siddik tersebut membela Erina Gudono yang tengah habis dihujat netizen.

Erina Gudono dihujat netizen karena mengunggah momen naik private jet dan memakan roti seharga Rp400 ribu di media sosial saat aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Pilkada tengah berlangsung.

Menurut Jelita Jeje apa yang dilakukan istri Kaesang Pangarep tersebut adalah hal biasa.

Terlebih, jet pribadi yang digunakan Erina Gudono bukan milik negara.

"Apalagi yang lebih lucu sampe bahas orang beli roti 400 ribu, beli stroller 30 juta, keluar negeri pakai jet pribadi. Ya Allah segitunya amat, padahal itu mah wajar kali," tulis Jelita Jeje dia di Instagram.

"Jet pribadi kan udah kebukti bukan milik negara. Lagian sekelas presiden kalo pergi jalan-jalan juga bukan (dari) kantong pribadi kali, apalagi duit negara." tulisnya.

Lalu dengan bangganya, Jelita Jeje mengaku mertuanya kerap menerima fasilitas mewah dari para pengusaha, mulai dari hotel hingga tiket pesawat ke luar negeri.

Menurut Jelita Jeje mendapatkan fasilitas mewah dari pengusaha, merupakan hal biasa bagin seorang pejabat negara.

"Ga usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue (Staf Ahli Kejaksaan Agung Asri Agung Putra), kita kalau ke luar negeri itu di-cover sama pengusaha-pengusaha yang emang ngasih fasilitas tanpa diminta. Disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, ga pernah pusing." tulisnya,

"Apalagi sekelas presiden, pada rebutan itu orang-orang mau fasilitasi,"

"Apalagi buat mantu presiden, banyak yang nyodorin pasti. Ini pengalaman pribadi, bukan katanya, tapi emang faktanya begitu kalo udah di lingkup pejabat tinggi." sambungnya.

KPK Bidik Suami dan Mertua

Farid Irfan Siddik ternyata belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Padahal, Farid telah menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) sejak 2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti ketidakpatuhan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya