MK dan IKA FH Unand Gelar Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada 2024, Ratusan Peserta Hadir
usat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Tiara Shelavie
Laporan Wartawan, Tribunnews.com Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan ini berhasil terselenggara berkat kerja sama MK dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas (IKA FH Unand).
Adapun lokasinya berada di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 26-29 Agustus 2024.
Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan mengatakan, Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada 2024 merupakan bimtek kedua dari total tujuh belas bimtek yang diselenggarakan MK.
Sampai sekarang, sudah ada 34.490 orang alumni pendidikan yang sudah menyelesaikan program ini.
Khusus bimtek kali ini, diikuti 160 peserta yang berasal dari anggota IKA FH Unand dan wartawan dari berbagai daerah.
Sedangkan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman para peserta saat terjadi hukum acara perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 mendatang.
"Peserta dari IKA FH Unand dan wartawan juga diberi target membantu penyebaran informasi tentang Mahkamah Konstitusi," katanya saat melaporkan acara bimtek Senin (26/8/2024) petang.
Baca juga: Megawati Apresiasi Hakim MK: Akhirnya Konstitusi Menembus Benteng Kekuasaan
Tidak hanya materi, lanjut Heru, peserta bimtek juga akan langsung mempraktikkan materi, seperti teknik penyusunan termohon-pemohon perkara, khusus untuk peserta dari IKA FH Unand.
Sementara itu, Ketua IKA FH Unand, Prim Haryadi menambahkan, bimtek juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota ikatan alamuni dengan bimbingan MK.
"Bimbingan teknis ini adalah langkah nyata dan konkret dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai ketentuan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Konstitusi," kata Prim dalam sambutannya.
Di sisi lain, Prim juga menilai bimtek digelar pada waktu yang tepat, yakni dua bulan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 serentak pada 27 November 2024.
Oleh karenanya, Prim meminta para peserta bimtek memanfaatkan momen berharga untuk memetik banyak ilmu terkait hukum acara perselisihan hasil Pilkada 2024.
