Dengan demikian, menurutnya seluruh peristiwa tersebut menurut sifat dan lingkupnya dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Karena itu, kami mendesak Kapolri untuk mempertanggungjawabkan kebijakan represif yang sistematis dan meluas tersebut," kata dia.

"Jika Kapolri enggan mempertanggungjawabkan dampaknya, dan itu terlihat dengan belum adanya langkah nyata yang menegaskan sikap Kapolri untuk memastikan akuntabilitas ditegakkan, yaitu mengajukan anggotanya yang terlibat peristiwa represif tersebut akan dibawa proses hukum dan pengadilan," sambung dia.

Baca juga: Jokowi Minta Demo soal RUU Pilkada Tertib dan Damai Supaya Tak Ganggu Aktivitas Warga

Selain itu, pihaknya juga mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan projustitia terhadap peristiwa tersebut.

Hal tersebut, lanjut dia, termasuk memanggil Kapolri dan meminta keterangannya atas keseluruhan tindakan kepolisian di berbagai wilayah kepolisian daerah.

"Polisi juga harus membebaskan semua peserta aksi yang masih ditahan dengan segera tanpa terkecuali," kata dia.

"Kepada pemerintah, kami juga menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi mereka," sambung dia.

Catatan Amnesty

Sumber kredibel Amnesty dari LBH Semarang mengungkapkan aksi represif yang dilakukan aparat kepolisian ketika menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil di Kota Semarang pada Senin (26/8/2024). 

Aksi tersebut beragendakan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Pilkada dan mengritik sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Rencana aksi awal adalah di depan kantor DPRD Jawa Tengah.

Akan tetapi karena pengamanan oleh aparat yang berlebihan dengan pengerahan pasukan 1.000 lebih personil dan menutup hampir seluruh jalur evakuasi akhirnya massa aksi memutuskan bergeser titik aksi ke depan kantor DPRD Kota Semarang (Balai Kota). 

Baca juga: Anak-anak Ikut jadi Korban, KPAI Kecam Penggunaan Gas Air Mata Saat Demo di Semarang Ricuh

Sumber Amnesty mencatat pada jam 13.30 WIB, massa aksi mulai kumpul di depan Balai Kota. 

Selain itu, ada sekitar 1.000 massa aksi mendatangi kantor balai kota.

Sementata itu, pasukan kepolisian sudah berjaga di dalam pintu masuk kawasan Balai Kota.