"Pak Prabowo misalnya masuk ke kabinet Jokowi itu juga antara lain sebenarnya menyampingkan ego masing-masing dan itu sudah teruji begitu," imbuhnya.

Tidak hanya dengan Presiden Jokowi, Usep juga berpendapat bahwa Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan elite politik lainnya dalam rangka menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Bahwa masing-masing punya kepentingan itu kan biasa, tapi kalau lebih dalam secara pribadi saya kira Pak Prabowo dengan politisi manapun tidak ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Curhat Prabowo selalu Kalah Dengan Jokowi di Pilpres: Apa Saya Gabung ya? Benar, Akhirnya Menang Deh

Usep juga menekankan, dengan kekuasaan yang sudah di depan mata, Prabowo harus bisa menjaga agar Presiden Jokowi dapat mengakhiri masa jabatannya dengan terhormat, terutama di tengah berbagai isu politik yang berkembang menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

"Biar terhormat juga, tidak terlalu turbulance, tidak terlalu kencang, biar mulus, biar terhormat Jokowi turunnya nanti, itu juga kan berkepentingan. Kalaupun ada sinyal atau tanda-tanda retak mungkin terlalu cepat untuk saat ini, karena kepentingannya masih banyak yang bisa menyatukan di antara keduanya,” ucapnya.

Golkar Menepis

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, juga menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo dalam keadaan baik dan selalu kompak.

Bahkan, proses transisi keberlanjutan pemerintahan keduanya berjalan sangat lancar.

"Saya kira tidak ada keretakan. Mereka selalu kompak selama ini. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden dan Pak Prabowo ke depan proses transisinya kan sudah sangat baik," kata Ace.

Baca juga: Aktivis HAM Datangi Kapolri Pertanyakan Tindakan Represif Polisi saat Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Ace juga menegaskan, hubungan Jokowi dan Prabowo tetap solid, salah satunya ditunjukkan dengan diakomodasinya program-program Prabowo-Gibran melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Berbagai program Presiden Prabowo-Gibran diakomodasi di RAPBN 2025. Jadi, saya kira tidak ada keretakan, (hubungan mereka) solid," ujarnya.

Istana: Sudah Usang

Pihak  Istana melalui Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro angkat bicara terkait isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pasca batalnya revisi UU Pilkada.

Menurut Juri isu tersebut dihembuskan untuk mengadu domba dan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita. Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri Senin (26/8/2024).

Juri menegaskan, adu domba dilakukan dengan merangkai-rangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Informasi tersebut dirangkai dan kemudian disimpulkan adanya keretakan.

Baca juga: Jokowi Unggah Foto Bersama Pramono Anung, Pengamat: Taktik Macetkan Elektabilitas Pramono-Rano