KPK Diminta Rampungkan Dugaan Korupsi BKKBI di Kabupaten Tulungagung
Kasus dugaan korupsi BKKBI Kabupaten Tulungagung yang diduga menyeret tiga mantan pimpinan di Jawa Timur hingga saat ini belum tuntas.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Wahyu Aji

Sementara itu, Soekarwo dalam kesaksiannya menyampaikan, dirinya baru tahu ada mahar fee BKKBI Pemprov Jatim 7,5 persen masuk ke pejabat Pemprov Jatim setelah Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2018 yang kemudian berkembang ke Budi Setiawan.
Saat dicecar JPU KPK ada fee BKKBI yang diberikan pejabat Pemkab Tulungagung ke Budi Setiawan mengalir ke Karsali, ajudan Pakde Karwo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres RI itu menyatakan tak tahu.
“Saya tidak pernah tahu dan Karsali tidak pernah melapor,” terangnya.
Soal barang bukti KPK yang disita dari ruang Bappeda Pemprov Jatim tertulis ada aliran dana ke dirinya, Pakde Karwo kembali membantah.
Baca juga: Eks Gubernur Jatim Soekarwo Penuhi Panggilan KPK, Bersaksi di Kasus Suap Bantuan Keuangan
Barang bukti tersebut atas penerimaan uang Pilkada ataupun uang dari Karsali sejumlah miliaran rupiah. Terkait kesaksian Pakde Karwo, JPU KPK Andy Bernard Desman Simanjuntak menyatakan akan menjadikannya pertimbangan.
“Pak Soekarwo tidak mengetahui catatan-catatan tersebut, nanti akan menjadi bahan pertimbangan kami,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.