Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Parpol Ogah jadi Oposisi Pemerintah Karena Merasa Tak Dihargai Warga dan Suara Tak Naik Signifikan

Hendri mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Parpol Ogah jadi Oposisi Pemerintah Karena Merasa Tak Dihargai Warga dan Suara Tak Naik Signifikan
Tribunnews/Herudin
Bendera partai peserta Pemilu 2014 memenuhi pinggiran flyover Pramuka mengarah ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014). Selain merusak keindahan kota, jajaran bendera partai di pinggir jalan ini membahayakan bagi pengendara jika kayu penyangga terjatuh. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah yang tengah berkuasa.

Hensat menilai, alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat saat Pemilu, sehingga kursi parlemen mereka tak meningkat.

"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat. Memang oposisi membantu masyarakat menyuarakan kritiknya, namun kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun, enggak dipilih juga," kata Hensat kepada wartawan, Sabtu (31/8/2024).

Hendri mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Kedua partai tersebut dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di Pemilu. Padahal, kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.

"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.

Berita Rekomendasi

"Lihat PKS hanya naik tiga kursi di parlemen tahun ini, Demokrat bahkan turun kursinya, itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Video Rocky Gerung Setuju Anies Baswedan Bangun Parpol: Sangat Dramatis di Hari Prabowo Dilantik

Hensat menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika membicarakan politik di Indonesia. Ia mengatakan, justru saat ini hanya ada istilah kekuatan di luar pemerintahan. 

Namun, ia mengatakan istilah itu sering diartikan rakyat sebagai oposisi.

"Di Indonesia menurut saya tidak ada istilah oposisi, adanya kekuatan di luar pemerintahan. Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya," ujar Hensat.

Hensat mengatakan, oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan untuk pemangku kebijakan.

"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas