TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro menyoroti adanya potensi penjegalan terhadap rencana Anies Baswedan membuat partai politik.

Dalam hal membuat partai politik, Agung merujuk sepak terjang tiga partai besar di Indonesia, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

Intinya, menurut Agung, jika ingin menghadirkan partai politik, maka dibutuhkan ideologi, figur, dan logistik.

Ia menilai, Anies sudah memiliki dua dari tiga hal yang dibutuhkan tersebut, yakni ideologi dan figur.

"Tinggal soal logistik. Ia mengaktivasi political crowdfunding agar pendanaan partainya lebih organik sebagaimana ia menginisiasi gerakan turun tangan atau relawan nol rupiah," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (2/9/2024).

Agung kemudian mengatakan, ada tantangan bagi Anies untuk menghadapi upaya-upaya penjegalan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensinya.

Hal ini tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mengingat Anies memiliki basis dan sudah terbukti saat Pilpres 2024, di mana mantan Gubernur Jakarta itu punya suara.

"Sehingga arahan Anies mendirikan partai baru dianggap 'ancaman politik' bagi partai-partai lama maupun bagi presiden terpilih," jelasnya.

Baca juga: Momen Pramono-Rano Karno dan Anies Bertemu di CFD hingga Respons Ridwan Kamil Diteriaki Hidup Anies!

Sementara itu, Agung melihat upaya penjegalan terhadap Anies justru kemungkinannya kecil dilakukan Jokowi.

Analisisnya itu berdasarkan alasan, bahwa setelah 20 Oktober 2024 mendatang, Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Sehingga fitur-fitur kekuasaan yang selama ini melekat sudah beralih ke Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam Pilkada 2024.

Hal ini setelah dirinya menyinggung jika partai politik sudah tersandera oleh kekuasaan sehingga dirinya belum memutuskan untuk masuk ke dalamnya.

"Nah gini kalau masuk partai pertanyaanya partai mana yang sekarang tifak tersandera kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam agar beresiko juga bagi yang mengusulkan jadi ini adalah sebuah kenyataan," kata Anies dalam keterangannya melalui video seperti dikutip, Jumat (30/8/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan jika banyak masukan yang menginginkannya untuk membuat partai politik.

Adapun Anies Baswedan tak menampik jika memang diperlukannya dibentuk sebuah partai atau organisasi masyarakat (ormas) baru.

"Apakah lalu akan membuat partai politik baru, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan. Yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu jadi sebuah kekuatan diperlukan jadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ucapnya.

Untuk itu, Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia.

"Kita lihat sama sama ke depan semoga tdk terlalu lama lagii kita bisa mewujudkan langkah langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin besar menginginkan demokrasi yang setara yabg lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy dan gagasan," tuturnya.

Baca juga: Eksklusif Pramono Anung: Kelola Dapur Presiden Jokowi hingga Drama Kronologi Maju Pilkada Jakarta

Seperti diketahui, nama Anies Baswedan kerap terdengar dan digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024.

Pertama, Anies disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Jakarta dengan didampingi oleh Rano Karno sebagai wakilnya dengan diusung oleh PDI Perjuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas syarat pencalonan Pilkada.

Namun, hal ini tidak terwujud karena PDI Perjuangan akhirnya memilih Pramono Anung sebagai Bacagub Jakarta.

Setelahnya, nama Anies kembali terdengar akan dicalonkan untuk Pilgub Jawa Barat dari PDI Perjuangan.

Tetapi, Anies memutuskan untuk tidak menerima pinangan tersebut karena tidak ada aspirasi masyarakat di Jawa Barat yang menginginkannya maju menjadi pimpinan di Jawa Barat.