Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 4.730 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan agenda kunjungan kepala negara Vatikan sekaligus pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus ke Indonesia.

Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Selasa (3/8/2024) pukul 11.30 WIB.

"Pengaman terbagi Satgasda berjumlah 3.060 personel, Satgasares 460 personel, BKO TNI, Mabes dan Pemda berjumlah 1.210 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Wakasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024 itu menyampaikan sejumlah sasaran pengamanan sudah dibagi.

Baca juga: Rekayasa Lalu Lintas selama Paus Fransiskus Berkunjung ke Indonesia

Di mana area Bandara Soetta diamankan 240 personel, rute kedatangan dan kepulangan 15 personel, kawasan (Monas-Lapangan Banteng- Bundaran HI-GBK) 1.215 personel, route (Satgas Salrolakir) 306 personel, akomodasi 121 personel, Posko Tribrata Jaya 42 personel, pasukan mobile 90 personel, dan Pamwal VVIP/VIP (Paus Fransiskus dan ISF) 84 personel.

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," papar Kombes Ade Ary.

Dia mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari beberapa ruas jalan dari pada dua agenda tersebut serta mencari alternatif jalan guna menghindari kepadatan lalu lintas.

Kabid menegaskan kepada anggota agar melaksanakan pengamanan secara humanis.

Sebelumnya, TNI-Polri menggelar apel gelar pasukan gabungan dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta.

Dankorbrimob Polri selaku Kaops Operasi Tribrata Jaya 2024 Komjen Pol Imam Widodo mengatakan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting.

Khususnya terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama.

Baca juga: Jadwal Paus Fransiskus selama Berkunjung ke Indonesia

“Sebagaimana kita ketahui rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sejak tahun 2020 namun rencana ini tertunda akibat pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh dunia hingga akhirnya kementerian luar negeri Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia yaitu di Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024," katanya di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Imam mengatakan, selama berada di Indonesia Paus Fransiskus akan melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya pertemuan dengan presiden Republik Indonesia pertemuan dengan otoritas civil society dan diplomatik.

Lalu pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh-tokoh agama lainnya serta perayaan Misa Akbar bersama umat Katolik di GBK.

Berbarengan dengan agenda kunjungan Paus, Indonesia khususnya Jakarta juga akan menggelar kegiatan ISF di JCC Senayan.

"Pada kesempatan ini kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus yang tentunya akan memiliki dinamika yang berbeda dalam pelaksanaannya, namun demikian kita harus tetap menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik kita semua yang hadir di sini harus bangga menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia," jelasnya.

Pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Jakarta, kata Imam akan menerapkan pola pengamanan sinergi dengan TNI dan komponen pengamanan lainnya.

Rencana operasi sudah disusun dan distribusikan agar menjadi acuan pelaksanaan tugas pengamanan.

"Kita sudah laksanakan latihan pra operasi. Kita harus menyiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya," katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Polri memiliki sumber daya yang cukup, baik personel maupun sarana dan prasarananya.

Menurutnya, kepercayaan pemerintah terhadap Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus dimaknai dengan pelaksanaan tugas pengamanan sebaik-baiknya.

"Kita tidak boleh underestimate, waspada setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan pengamanan internasional. Seluruh pengamanan ini merupakan pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional," katanya.