TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendekatan kolaboratif sebagai cara yang ampuh untuk menangani perubahan iklim.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato sambutan saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 di Jakarta Covention Center (JCC), Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyoroti tentang bahaya perubahan iklim di dunia.

"Untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperikemanusiaan, dan kolaborasi antar negara maju dan negara berkembang," kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (5/9/2024).

Selain kolaborasi, perlu adanya aspek kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

"Karena ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat," tegas dia.

Jokowi menyatakan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih tidak perlu diragukan lagi.

Menurutnya, Indonesia telah berkontribusi dalam menciptakan energi hijau di dunia.

"Indonesia memiliki potensi hijau yang melimpah mencapai lebih dari 3.600 GW."

"Kami juga memiliki PLTS apung, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 MW peak terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia," sambung dia.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut Indonesia berpotensi dalam penyerapan karbon.

Baca juga: Jokowi Sambut Paus Fransiskus di Misa GBK, Tekankan Pentingnya Peran Umat Katolik Jaga Persatuan

Pasalnya, Indonesia memiliki kawasan industri hijau dengan luas 13.000 hektar.

"Hutan mangrove Indonesia itu terbesar di dunia seluas 3,3 juta hektar yang mampu menyerap karbon 8 sampai 12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis," papar Jokowi.

Meski demikian, potensi-potensi dari Indonesia itu ternyata belum cukup untuk menangani dampak perubahan iklim.

Kepala negara Indonesia tersebut mengatakan isu tentang perubahan iklim tidak akan bisa selesai jika setiap negara di dunia hanya mementingkan egonya masing-masing.

"Permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi, selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri, dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri," ujarnya.

"Selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang," tambah dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati terdapat strategi yang dilakukan Pertamina untuk dalam membantu dekarbonisasi.

"Pertamina terus berkomitmen mendukung target pemerintah Indonesia dalam NZE pada tahun 2060, atau lebih cepat," kata Nicke.

Adapun dalam hal ini, ia menjelaskan Pertamina terus berupaya dalam mengembangkan energi yang ramah lingkungan untuk mendukung transisi energi.

"Pertamina telah mengembangkan biofuel penerapan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS), hingga solusi berbasis NBS (Nature-Based Solutions) yang yang terbukti bisa menurunkan emisi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal ini dilakukan juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Energi transisi Pertamina bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma," pungkas dia.

(mg/Tiara Eka Maharani)

Penulis adalah peserta magang Universitas Sebelas Maret (UNS)