Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dinilai perlu memiliki rencana aksi kolaborasi guna menyeimbangkan antara target pertumbuhan ekonomi dengan situasi iklim yang kini berada di ambang krisis.

Hal itu diungkapkan Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation, organisasi nonprofit yang fokus dalam isu lingkungan, pendidikan, dan energi bersih dalam peluncuran "12  Rencana Aksi Kolaborasi" yang disusun pihaknya dalam momentum International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Sebagai informasi, ISF 2024 merupakan forum  bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktek terbaik menghadapi perubahan iklim yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarinves) Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Cazadira Fediva Tamzil, menjelaskan rencana aksi kolaborasi ini  telah disusun sejak tahun 2022, dengan melibatkan 150 pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan komunitas masyarakat dari 30 kota/kabupaten se-Indonesia.

Baca juga: IISF 2024: Pertamina Paparkan Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rencana aksi kolaborasi ini, kata dia, diserahkan langsung kepada Kemenkomarinves diwakili oleh Rachmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, .

Dia menjelaskan, krisis iklim menempatkan dunia dalam titik kritis, di mana Indonesia menjadi satu di antara negara yang paling terdampak.

Di sisi lain, Indonesia juga ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan saat ini sebesar 5 persen.

“Indonesia perlu menyusun Rencana Aksi Kolaborasi yang menyesuaikan konteks negara berkembang dan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Agar tak hanya menjadi wacana, Indonesia perlu mengakselerasi aksi-aksi kolaborasi konkret untuk mewujudkan Rencana Aksi Kolaborasi yang telah disusun tersebut,” kata Cazadira Fediva Tamzil dikutip Jumat.

Tamzil menyatakan, rencana aksi kolaborasi ini mendorong, antara lain, kolaborasi multi-sektor dalam pengembangan talenta, akselerasi pendanaan, dan penyempurnaan kebijakan publik.

Salah satu bentuk ide konkret adalah platform koordinasi ekonomi-iklim yang mendorong sinergi antara Pemerintah dan masyarakat luas.

Acara peluncuran rencana aksi kolaborasi Pijar Foundation ditutup dengan acara diskusi yang sekaligus diwarnai peluncuran Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, kolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dan start-up produk ramah lingkungan.

Tema diskusi berputar pada bagaimana strategi bisnis dapat sejalan dengan agenda lingkungan. 

Wapres Dorong Kerja Sama Teknologi Hijau

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengajak dunia internasional melakukan pembangunan global yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satunya, melalui kerja sama di bidang teknologi hijau atau green technology, teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Hal itu karena, sebagai bagian dari masyarakat dunia Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan aktif mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Saya mengajak para pemimpin dunia untuk bersama-sama mengoptimalkan kerja sama internasional di bidang teknologi hijau,” kata Wapres dalam acara Gala Dinner Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Plaza Barat Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/9/2024) malam dikutip dari Kompas.com.

Wapres berpandangan, dukungan seluruh negara dunia sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, baik secara teknis maupun finansial.

Baca juga: Berkontribusi 61 Persen pada Perekonomian RI, Pertumbuhan Sektor Ritel dan UMKM Terus Didorong

Dengan dukungan ini, Ma'ruf meyakini transisi global menuju ekonomi rendah karbon dapat terwujud dengan lebih adil dan merata.

Wapres Ma'ruf Amin ini juga mengajak dunia internasional bersinergi dalam merumuskan inisiatif kebijakan global yang inklusif dan berkeadilan.

Wapres menilai, inklusifitas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat rentan. Ia pun mendorong adanya perluasan peran lembaga keuangan internasional dalam pembiayaan proyek hijau di negara berkembang.

"Kemudahan mengakses mekanisme pembiayaan dan variasi skema yang dapat ditawarkan, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan," kata Ma'ruf. 

Wapres pun berharap penyelenggaraan forum ISF dapat menjadi wadah berdiskusi para pemimpin dunia dan pakar global dalam berbagi pengetahuan.

Hal ini diperlukan untuk menemukan solusi inovatif dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan berkelanjutan.

“Semoga kegiatan ini menghasilkan solusi nyata yang membawa masyarakat internasional menuju kehidupan yang sejahtera dan adil,” ucapnya. (oln/kmps/*)