Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Forum Komunkasi Santri Indonesia (Foksi) bagian dari Relawan Gibran Rakabuming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung.

Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa Wakil Presiden Terpilih itu kerap menerima uang dari menteri pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu.

Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahib mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada hari ini Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran.

"Ini sebagai upaya saya sebagai pendukung Gibran, saya kebetulan relawan kemarin, dan juga termasuk masyarakat yang dirugikan ingin memberikan laporan kepada kepolisian," kata Natsir saat ditemui, Sabtu (7/9/2024).

Baca juga: Rocky Gerung Ungkap Gibran Setiap Sabtu Dapat Jatah Duit dari Menteri Jokowi, KPK: Laporkan Saja

Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda.

Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi.

Namun secara teknis pelaporan masuk ke Pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung.

"Tapi kalau masuk undang-undang ITE, itu yang sedang lagi dikaji karena memang kehebohan di masyarakat tidak ada," ungkapnya.

Baca juga: Rocky Gerung Nilai PDIP Mesti Usung Anies Baswedan kalau Ingin Fight Back Jokowi

Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar.

"Saya berharap 1 x 24 jam (klarifikasi) sesama anak bangsa saya menghormati juga pernyataan Rocky Gerung sebagai pengkritik dan influencer tapi tolong jaga adab dan etika," ucapnya.

Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi.

Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu.

Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa (3/9/2024).

Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian.

Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja.

Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik.

"Gibran ke rumah saya. 'Om Rocky, saya mau belajar'. 'Duduk di situ luh, kalau mau belajar tuh'. 'Kasih saya kritik Om Rocky," ujar Rocky menirukan percakapannya dengan Gibran seperti dikutip dari acara Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Selasa (3/9/2024).

Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobby Nasution.

"Anda belum saya kritik karena belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu, dia wali kota (Surakarta), saya kritik," ujarnya.

Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang.

Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor.

"Setiap Sabtu, berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya Solo.... Saya bilang you koruptor tuh. Saya kasih kritik dia enggak marah," ujarnya.

Selain minta dikritik, Gibran datang ke rumah Rocky karena bosan dengan kuliah-kuliah yang diberikan PDI Perjuangan.

"'You datang sebagai apa?' 'Mendua om, saya juga datang karena saya bosan ikut-ikut di sekolah PDI Perjuangan'," ujar Rocky.

Rocky melanjutkan bahwa dirinya konsisten untuk menjadi seorang kritikus.

Ia menolak tawaran menjadi pejabat di pemerintahan.

"Saya memilih menjadi kritikus, orang menawarkan jadi pejabat enggak mau. Saya mau jadi kritikus saja. Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi, tidak semua yang kotor itu tidak berguna," katanya.

Atas dasar pengakuan Rocky Gerung itu, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya.

KPK pun angkat bicara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mempersilakan bagi masyarakat yang mengetahui information tersebut untuk segera melapor ke KPK.

"Bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

"Sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoaks lah kalau sekarang disampaikan," sambungnya.

Tessa mengatakan, KPK membuka diri untuk masyarakat mengadukan hal dimaksud ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Dia melanjutkan, publik tidak perlu melaporkan langsung ke Gedung KPK, melainkan bisa melalui cara lain. Caranya bisa dilihat pada situs kpk.co.id.

Kata Tessa, KPK bisa saja dengan sendirinya mencari bahan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, apabila ada laporan masuk, maka penanganannya bisa lebih cepat.

"Secara prosedur bahan itu bisa dikumpulkan melalui open source, tetapi perlu ada orang yang melaporkan, jadi perlu ada initial report lah," kata Tessa.

"Tapi atas dugaan-dugaan tersebut, KPK tidak diam saja, tetap mengumpulkan, jadi begitu nanti ada laporan yang masuk tentunya bisa lebih cepat lah," katanya lagi.