TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman tetap yakin dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus jet pribadi anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution meski batal melakukan klarifikasi.

Boyamin mengatakan pihaknya tetap menghormati segala langkah yang dilakukan lembaga antirasuah untuk mengusut kasus ini.

Dia percaya bahwa KPK masih bisa bekerja profesional dalam pengusutan kasus yang viral tersebut.

"Aku hormati langkah KPK, kita tunggu saja. Aku yakin KPK akan profesional menegakkan keadilan," tuturnya kepada Tribunnews.com, Senin (9/9/2024).

Seperti diketahui, KPK mengumumkan bahwa klarifikasi yang dilakukan terhadap Kaesang dan Bobby batal terkait viralnya foto mereka menaiki jet pribadi.

Untuk Bobby, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menuturkan pembatalan klarifikasi terhadap Wali Kota Medan itu lantaran adanya pengalihan laporan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

"Penanganan dugaan penerimaan gratifikasi Saudara BN (Bobby Nasution) sudah tidak lagi berada di Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, karena sudah ada laporan yang masuk, maka difokuskan di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM)," ujar Tessa pada Senin (9/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Dengan adanya pengalihan laporan ini, Tessa mengatakan KPK tak dapat lagi memanggil Bobby untuk memberikan klarifikasi.

Hal itu lantaran laporan yang masuk perlu untuk diproses terlebih dahulu.

Baca juga: Usai Kaesang, KPK juga Batal Klarifikasi Bobby Menantu Jokowi soal Jet Pribadi, Ini Alasannya

Di sisi lain, Tessa mengatakan laporan yang diterima Direktorat PLPM KPK sudah masuk ke tahap penelaahan.

"(Jadi) bukan tidak fokus mengundang. Fokus penanganannya sudah beda direktorat.

Sementara, untuk Kaesang, Tessa juga sempat mengumumkan KPK batal untuk melakukan klarifikasi terhadap Ketua Umum PSI itu terkait jet pribadi yang dilaporkan diduga hasil gratifikasi.

Senada dengan Bobby, dia mengungkapkan pembatalan lembaga antirasuah melakukan klarifikasi karena pengusutan terkait dugaan gratifikasi Ketua Umum PSI akan dilakukan oleh Direktorat PLPM KPK.

Tessa mengatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedilah Badrun.