Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menanggapi Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diangkat menjadi Menteri Sosial (Mensos) RI.

Baginya, penunjukkan itu merupakan keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Guyonan Gus Ipul Setiba di Kemensos: Saya Terakhir ke Sini Waktu Mau Dibubarkan Gus Dur

"Jadi terkait dengan pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri ya itu kan urusannya presiden," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Ia menyampaikan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi pembantunya. Meskipun, penunjukkan itu hanya tinggal 39 hari lagi.

Baca juga: Jadi Mensos, Gus Ipul Ingin Fokus Lakukan Transisi Kemensos di Masa Jabatannya yang Hanya Sebulan

"Sekali lagi, itu kewenangan preogratif presiden walaupun tinggal 39 hari. Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi. Tinggal sehari pun, itu kewenangan preogratif presiden sekali lagi. Kita tunggu saja kinerja 39 hari Gus Ipul," jelasnya.

Di sisi lain, Huda menjawab hubungan PKB dengan PBNU yang dipimpin Gus Ipul yang mengalami konflik. Sebab, Gus Ipul sedang menggagas Muktamar tandingan untuk mendongkel PKB dari tangan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Terkait hal ini, ia memberikan bantahan PKB memiliki masalah dengan PBNU. Yang ada, kata dia, Gus Ipul membawa bendera PBNU seolah menciptakan masalah dengan PKB.

"Sekali lagi tidak ada konflik kami dengan PBNU. yang ada adalah PBNU Selama kemarin itu. sejak sebelum pemilu, di saat pemilu, posisinya memang memusuhi PKB. Kalau kami sih enggak ada. Konflik itu enggak ada. Yang ada adalah PBNU menciptakan konflik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini atau Risma yang mundur karena maju di Pilkada Jawa Timur. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (11/9/2024). 

Jabatan Gus Ipul sebagai Mensos nantinya akan sangat singkat. Pasalnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Baca juga: Gus Ipul Pilih Mensos & Mundur dari Wali Kota, Risma Mundur dari Mensos Pilih Jadi Cagub Jatim

Gus Ipul menjelaskan alasan dirinya menerima jabatan sebagai Mensos meski hanya untuk satu bulan. Menurutnya Jabatan Mensos merupakan kepercayaan dari Presiden.

"Ya ini satu kepercayaan lah ya. Saya juga tidak meneruskan di Pasuruan," kata Gus Ipul usai pelantikan.

Menurut Gus Ipul, Presiden pasti memiliki maksud atau tujuan dengan mengangkatnya sebagai Mensos. Oleh karena itu ia akan berusaha sebaik mungkin menjalankan amanah tersebut, salah satunya menjelang transisi pemerintahan.

"Ya, pasti presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Sekali lagi itu jadi saya akan coba saya memerlukan waktu untuk itu," katanya.

Gus Ipul mengatakan bahwa ia ditawari menjadi Mensos untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Tidak ada tawaran atau garansi dirinya kembali menjadi Menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan presiden," katanya.

"Tidak, tidak ada (garansi masuk Menteri kabinet mendatang)," pungkasnya.