TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini 30 soal Seleksi Kompetensi Dasar untuk peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dikutip dari laman simulasi SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SKD CPNS akan diikuti oleh peserta CPNS 2024 yang lolos seleksi administrasi dan dilakukan sesuai dengan jadwal seleksi yang ditentukan.

Baca juga: Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 dan Tanda Lolos atau Tidaknya

Tes Wawasan Kebangsaan - TWK

1. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai wujud ....
   A. lembaga pembantu presiden dalam bidang pendidikan
   B. pengawasan pemerintah dalam mutu pengendalian pendidikan
   C. lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
   D. institusi nonkementerian dalam perumusan kebijakan pendidikan
   E. lembaga pengawas pendidikan dan kebudayaan

   Jawaban: A

2. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pelaksana tugasnya adalah ....
   A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama
   B. Menko Perekonomian,Menko Perekonomian, dan Menko Kesra secara bersama - sama
   C. Menteri Dalam Negeri,Menteri kelautan, dan Menteri Pertanian secara bersama - sama
   D. Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan,dan Menteri Agama secara bersama-bersama
   E. Mensesneg,Menteri Dalam Negeri, dan Sekretaris Kabinet secara bersama-sama

   Jawaban: E

3. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia
   Kerajaan ini terletak di tepi ....
   A. Sungai Mahakam
   B. Sungai Musi
   C. Sungai Kapuas
   D. Sungai Brantas
   E. Sungai Bengawan Solo

   Jawaban: A

4. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah ...
   A. KPK
   B. MPR
   C. DPR
   D. KPU
   E. Presiden

   Jawaban: D

5. Pas lintas batas dikeluarkan untuk ....
   A. WNI yang berdomisili di Ibukota negara
   B. WNA yang dicekal
   C. WNI yang berdomisili di perbatasan Republik Indonesia
   D. WNI yang berdomisili di tengah kota
   E. WNA yang berdomisili di tengah ibukota negara asalnya

   Jawaban: C

6. Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ....
   A. TAP MPR
   B. Undang-Undang
   C. Keppres
   D. Perda
   E. Inpres
   Berita Rekomendasi

   Jawaban: B

7. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk..
   A. mengamandemen Undang-Undang Dasar
   B. mengajukan pernyataan pendapat
   C. menyetujui atau menetapkan RAPBN
   D. mengajukan rancangan undang-undang.
   E. mengadakan investigasi

   Jawaban: D

8. Keliru apabila pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasi perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting berkaitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing, terutama investor asing, tidak bisa dinisbikan. Investor asing termasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

   Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya, bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Karena, ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak penting negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank Indonesia.

   Tetapi kondisi pada lebih satu dekade lalu. Kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai Rp8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa dimana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan bekanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

   Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika Negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermedian perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak berjalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negara asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia disana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

   Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. Ini agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional.

   Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan, infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi, bukan antiasing. (Disadur dari berbagai sumber-PTI,BPPK)