Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban

Simak 30 soal simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kunci jawaban.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nuryanti
zoom-in 30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban
Canva/Tribunnews
Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

Informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ....
A. menguntungkan
B. kebersamaan
C. timbal balik
D. kekuatan
E. manfaat

Jawaban: B

  • Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menurut Hukum Laut Internasional adalah...
    A. Wilayah sebelah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal
    B. Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial
    C. Batas penggalian sumber daya alam yang ada di laut tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di ukur dari lebar laut teritorial
    D. Wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal
    E. Landas kontinen negara berpantai

    Jawaban: C

  • BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan. Berikut yang bukan anggota panitia sembilan adalah . . . .
    A. A.A. Maramis
    B. Supomo
    C. Muh. Yamin
    D. Ahmad Subarjo
    E. Abikusno

    Jawaban: E

  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun.Mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan ....
    A. Indonesia
    B. Asing
    C. Ganda
    D. Tidak memiliki kewarganegaraan
    E. Stelsel Aktif

    Jawaban: A

  • Pahlawan wanita yang berasal dari Maluku adalah ....
    A. R.A. Kartini
    B. H.R.Rasuna Said
    C. Christina Martha Tiahahu
    D. Cut Meutia
    E. Dewi Sartika

    Jawaban: C

  • Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
    A. UU No. 31 Tahun 1999
    B. UU No. 20 Tahun 2001
    C. UU No. 15 Tahun 2002
    D. UU No. 30 Tahun 2002
    E. UU No. 7 Tahun 2006

    Jawaban: B

  • Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya ....
    A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa
    B. United Nation Organization
    C. Gerakan Non Blok
    D. Interpol
    E. ASEAN

    Berita Rekomendasi

    Jawaban: C

  • RUU dibahas dan disetujui oleh ....
    A. MPR bersama dengan Rakyat
    B. DPR bersama dengan DPD
    C. MPR bersama dengan DPR
    D. Presiden bersama Rakyat
    E. Presiden bersama dengan DPR

    Jawaban: B

  • Panglima Komando Mandala adalah ....
    A. Oemar Dhani
    B. Yos Soedarso
    C. Soeharto
    D. Sarwo Edhi Wibowo
    E. Gatot Soebroto

    Jawaban: A

  • Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd, disegel Pemerintah Kapubaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini-salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. "Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah, menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin tidak dikelaurkan", ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsung bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

    Memang, saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD). " Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggungjawab tentu PetroChina-nya, Permintaan Pemkab Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya," jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana mengatkan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 20 Februari 2013. " Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013" ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

    Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh Pemkab Tanjung jabung Timur. Perwakilan SKK Migas sedang berkomnunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. " yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri," papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya PetroChina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik PetroChina. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset Negara," tandas Gde. (Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)

    Penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah . . . .
    A. miskomunikasi antara Pemkab Tanjung jabung Timur dan SKK Migas.
    B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya.
    C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
    D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
    E. terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.

    Jawaban: B

  • Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. "Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," Kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Concervacy-Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik.

  • Halaman
    1234
    Sumber: TribunSolo.com
    Dapatkan Berita Pilihan
    di WhatsApp Anda
    Baca WhatsApp Tribunnews
    Tribunnews
    Ikuti kami di
    © 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
    Atas