TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengusulkan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dikelola negara melalui Badan Otorita.

"Kalau dikelola oleh negara rakyat tidak perlu digusur tetapi dilibatkan dalam pengelolaan PSN melalui simbiosis mutualisme," kata Jumhur kepada wartawan di sela-sela Dialog Publik "Proyek Strategis Nasional dan Legalisasi Penyerobotan Tanah Rakyat", di Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (12/9/2024) siang.

Menurut Jumhur, sebagai proyek strategis PSN mestinya dikelola oleh negara bisa saja melalui Badan Otorita bukan swasta, sehingga orientasinya tidak keuntungan semata tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat melalui aset-aset mereka.

Jadi, lanjut Jumhur, PSN bisa jalan tetapi dengan keberagaman sehingga rakyat bisa hidup, petani tidak kehilangan tanahnya, dan negara juga tidak dirugikan.

Perampokan Tanah Rakyat

Sebelumnya pemerhati kebijakan publik Said Didu menguraikan betapa PSN telah menjadi kedok upaya segelintir investor yang didukung penguasa merebut tanah rakyat dengan harga murah.

"Atas nama PSN dengan didukung UU Omnibus mereka ini meneror rakyat agar segera melepaskan tanahnya," kata Didu.

Ia menilai gerakan ini sangat sistematis, sehingga rakyat tidak diberikan pilihan yang adil.

Said Didu heran dengan diamnya para pejabat tokoh partai, apalagi para calon kepala daerah terhadap fenomena itu.

Ia menduga hal ini karena selain ada rasa takut karena mereka juga mendapatkan bagian sponsor dari investor-investor itu.

Sekjen Seknas Konsorsiun Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan sejak 2016 ada 134 kasus penyerobotan tanah rakyat melalui upaya sistematis yang dibungkus legalitas.

"PSN itu sistemik merampok tanah rakyat, dibungkus alasan legalitasnya, dan rakyat tidak kuasa melawan juga dengan alasan legalitas yang dibikin-bikin," terangnya.

Untuk itu dalam Dialog Publik yang digelar KSPSI bekerja sama dengan Seknas KPA dan AGRA, sejumlah tokoh yang hadir mendorong dilakukannya perlawanan untuk melindungi tanah rakyat.

Baca juga: Investor Sudah Masuk, Proyek Strategis Nasional PIK 2 Dikembangkan Jadi Pusat Otomotif Indonesia

Hadir dalam dialog publik itu antara lain Refly Harun, Rudi HB. Damam, Irjen Pol. Purn. Napoleon Bonaparte, Dr. Anton Permana, para aktivis buruh, dan perwakilan BEM ITB, BEM Uhamka, dan BEM Untirta (Serang).