TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah nama calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan karena dinilai memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi  menilai Pansel KPK memilih hanya berdasarkan keterwakilan kontingen yakni Aparat Penegak Hukum (APH), internal KPK, dan PNS.

Pansel seakan tidak melihat rekam jejak setiap kandidat secara objektif.

Seharusnya, Pansel KPK tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk yakni tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya. 

Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal TI Indonesia menegaskan proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas ini hanyalah bentuk kompromi politik bukan profesionalitas.

“Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan,” kata Danang dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/9/2024).

Julius Ibrani, Ketua PBHI sekaligus mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menegaskan pihaknya mengapresiasi 0,1 persen kinerja Pansel KPK yang tidak meloloskan Nurul Ghufron.

Baca juga: ICW Desak Pansel KPK Berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas, dalami Rekam Jejak 40 Peserta Capim KPK

"Tetapi selanjutnya, Pansel seharusnya transparan dalam berbagai hal, dalam segi keterbukaan timeline, dan alasan mengapa meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah. Pansel seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan titipan elite,” ucap Julius.

Lanjut dia, Pansel jangan menjadi perantara para penguasa dan koruptor.

Menurut dia, 20 nama kandidat Capim-Dewas yang diloloskan harus diperiksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya karena banyak dari pada kandidat yang kenaikan harta kekayaannya tidak wajar.

Baca juga: 16 Orang Latar Belakang Penegak Hukum Lulus Tes Tulis, ICW: Indikasi Pansel KPK Gelar Karpet Merah

"Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses,” katanya.

Wanda Hamidah, Pegiat Antikorupsi, mengatakan sebetulnya masyarakat patah hati karena KPK berusaha dimusnahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Untuk itu, Presiden terpilih, Prabowo Subianto harus tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar, untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan hanya perpanjangan tangan Jokowi.

"Jangan sampai kita dejavu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk," katanya.