TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memberi sinyal akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jika itu terjadi maka PDIP sangat mungkin akan mendapatkan kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sinyal koalisi itu muncul setelah elite Partai Gerindra dan PDIP mengakui ada komunikasi antara dua partai yang berlawanan di Pilpres 2024 itu.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani  di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra yang  juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).

Seperti diketahui Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Gibran Rakabuming Raka mendampinginya sebagai wakil presiden RI.

Prabowo-Gibran kabarnya kini mulai menseleksi calon menteri yang membantunya di pemerintahan lima tahun ke depan. 

3 Alasan PDIP Tak Mungkin Koalisi ke Kabinet

Pengamat Politik Ray Rangkuti tidak yakin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut tiga alasan utama.

Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Faktor kedua, Ray mengatakan Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.

"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya.

 Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega.

Dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.

Faktor ketiga, bukan soal kekuasaan.

Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka  PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.

"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia. 

Faktanya,  lanjut Ray, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk 3 priode.

"Lha, 3 priode saja mereka tolak apatah lagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya.

PDIP Akan Putuskan dalam Waktu Dekat

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo Subianto setelah Kongres 2025.

"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico Hakim  saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Hingga kini pihaknya belum menentukan apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico.

Chico menegaskan saat ini PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

"Karena fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.

Chico juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.

Penulis: Fersianus/Has/Rizki/Igman