Jelang Pelantikan Presiden, Sandiaga Uno Akui Belum Dapat Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Menparekraf Sandiaga Uno mengaku belum mendapatkan tawaran untuk untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan digelar sebulan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Saat pelantikan, Prabowo dikabarkan akan langsung mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
H-30 menjelang pelantikan Presiden Terpilih, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga politisi PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku belum mendapat tawaran dari Prabowo untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Sandiaga pun menyebut dirinya sadar diri.
"Belum ada. (Saya) isa rumangsa (sadar diri)," kata Sandiaga, Kamis (19/9/2024), dilansir Kompas.com.
Menurut Sandiaga, untuk bisa berkontribusi bagi negara, dirinya tak harus bergabung dalam kabinet atau kursi pemerintahan.
Karena di manapun posisi jabatan Sandiaga kelak, ia akan tetap bekerja maksimal.
Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Sehingga, menurut Sandiaga, Prabowo memiliki kebebasan penuh untuk memasukkan dirinya atau tidak ke kabinet.
"Penunjukan itu hak prerogatif presiden," ujarnya.
Prabowo Ingin Bentuk Zaken Kabinet
Wacana zaken kabinet ini sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Baca juga: Ingin Bentuk Zaken Kabinet, Langkah Prabowo Dinilai Visioner
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).