Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, komisi di DPR RI otomatis bertambah jika ada penambahan jumlah kementerian.

"Tentu kalau ada wacana penambahan kementerian kan otomatis juga harus berdampak terhadap jumlah komisi yang melakukan pengawasan terhadap portofolio kementerian tersebut," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ace menjelaskan, perlu ada pengawasan yang intensif apabila jumlah kementerian dilakukan penambahan.

Baca juga: KPK Dalami Peran PNS dalam Proses Pengadaan X-ray di Kementerian Pertanian

"Menurut pengalaman saya saat sekarang saja yang jumlah kementeriannya 34 dengan 11 komisi, 1 komisi harus mengawasi 3 sampai 4 kementerian. Tentu ini memerlukan kinerja pengawasan yang sangat intensif," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menuturkan, pihaknya sedang mengkaji mengenai wacana penambahan komisi.

"Apabila misalnya kecenderungan terjadinya penambahan di kursi kementerian itu terjadi, maka saya kira konsekuensinya di DPR juga harus ada penambahan komisi," ucap Ace.

Ace menegaskan, mekanisme penambahan jumlah komisi ini bisa dilakukan melalui tata tertib DPR.

"Kalau secara prosedur menurut saya itu diserahkan kepada kebutuhan. Itu bisa dilakukan proses tata tertib. Nantikan dibahas bersama-sama setelah pelantikan (anggota DPR)," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya penambahan kementerian di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baginya, penambahan itu merupakan bagian optimalisasi tugas kementerian.

Baca juga: Link Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Kementerian PUPR 2024, Cek Daftar Pelamar yang Lolos

"Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI itu menyampaikan saat ini pihaknya masih sedang melakukan simulasi pertambahan Kementerian di era Prabowo.

Dasco menuturkan bahwa jumlah pertambahan Kementerian nantinya baru akan diumumkan 7 hari sebelum pelantikan Prabowo.

"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 atau kali mungkin begitu," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga masih belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai adanya sejumlah Kementerian yang akan dileburkan di kepemimpinan Prabowo.

"Yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan dan lain-lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kita simulasikan, apabila kemudian nanti ternyata kita sudah publish, selalu kemudian mengalami perubahan karena kan sekarang sedang dalam proses," imbuhnya.