TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal kuat PDIP bergabung dengan kabinet koalisi pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat. 

Hal tersebut muncul dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menyebut bahwa komunikasi intensif terus berjalan dengan Prabowo Subianto.

Baca juga: Peluang PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Puan: Mungkin Saja

Apalagi Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah ada masalah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, kalau ada komitmen bertemu dan membangun koalisi, itu mungkin. Apalagi waktu terpilih, Prabowo menyatakan ingin mengajak semua elemen masyarakat," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat dihubungi wartawan, Selasa (24/9/2024).

Namun, Ujang menggarisbawahi, jika memang PDIP bergabung, maka kader-kader kritis yang kerap menyerang Prabowo-Gibran, harus ditertibkan. 

Menurut dia, konsekuensi bergabung adalah mengikuti rancang bangun pemerintah atau kerja-kerja Prabowo-Gibran ke depan.

"Ketika ada banyak kader tidak tertib, itu bukan hanya merugikan PDIP, tapi juga Prabowo-Gibran," kata Ujang.

Ujang melanjutkan, PDIP harus menegur kadernya jika masih bandel melontarkan kritik. Bisa dengan mekanisme dipanggil atau diingatkan.

"Jangan mengkritik karena sudah ada dalam koalisi. Masa jeruk makan jeruk. Masa berkoalisi tapi mengkritisi. Masa tinggal di rumah justru membakar rumah itu," kata dia.

Baca juga: Salah Alamat, Reaksi Jokowi soal Isu PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

Sementara itu Pengamat politik Selamat Ginting juga menyatakan PDIP punya kans kuat bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Hal ini dilihat dari kedekatan antara Prabowo dan Megawati.

"Keduanya memungkinkan akan bertemu membicarakan koalisi. Tapi, tidak dilakukan sebelum pelantikan karena menunggu lengsernya Jokowi. Ini adalah kepatutan politik," kata Selamat.

Terkait penertiban kader yang masih kritis, Selamat melihat PDIP akan mencoba berdiplomasi. 

Dia melihat akan ada dua sisi dari PDIP yang memainkan peran masing-masing. Baik itu sebagai pengkritisi maupun pendukung.

"PDIP pasti akan menghitung sejauh mana untuk tetap menjaga soliditas partainya. Dengan adanya peran kader yang kritis maupun yang tidak, memperlihatkan PDIP sedang memainkan perannya," kata dia.

Puan: Tidak Ada yang Tak Mungkin 

Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, buka suara mengenai kemungkinan PDIP bergabung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Puan Maharani, semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk peluang PDIP bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

"InsyaAllah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Puan mengaku jika dirinya sering berkomunikasi dengan Prabowo setelah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi," ujarnya.

Belakangan memang muncul isu PDIP akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

Namun, hingga kini belum ada kepastian.

Politikus PDIP, Chico Hakim mengatakan, partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo.

"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Chico menegaskan, PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

"Karena fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo Subianto pada Kongres di tahun 2025.

"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico.

Chico juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.