TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, diisukan bakal menjadi menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mengenai hal itu, pakar hukum tata negara tersebut mengaku siap jika diminta menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

"Ya Insya Allah kalau diminta," kata Yusril, saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril bahkan meyakini bahwa dirinya bisa menyelesaikan tugas dengan baik jika diberi amanah menjadi menteri nanti.

Pasalnya, dia mengaku sudah memiliki banyak pengalaman, apalagi yang berkaitan dengan hukum.

Sebagaimana diketahui, Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yakni Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. 

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," ujarnya.

Dengan berbekal pengalaman tersebut, Yusril meyakini dirinya bisa mengemban amanah apabila diminta menjadi menteri oleh Prabowo nanti.

"Barangkali masih banyak legacy saya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa lalu, begitu banyak UU dan lembaga yang sampai sekarang masih berlaku," ucap Yusril.

Kendati demikian, Yusril menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gibran soal pemilihan menteri itu.

"Jadi, semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang," kepada Yusril.

Baca juga: Prabowo Kabarnya Tambah Kursi Menteri Jelang Pelantikan Presiden, Golkar Bantah Bagi-bagi Jabatan

AHY Tunggu Arahan Prabowo

Berbeda dengan Yusril, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru mengaku belum tahu soal isu dirinya ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Waduh belum tahu saya, belum belum tahu," kata AHY saat ditemui awak media di Kecamatan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Jumat.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menyebut pihaknya akan menunggu arahan dari Prabowo selaku pemegang hak prerogatif.