Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.

Keputusan itu diambil dalam silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga Soeharto.

Dalam acara itu, keluarga Soeharto diwakili oleh kedua putri Soeharto. Mereka adalah Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soehato dan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Baca juga: MPR Setujui Surat Fraksi Golkar, Presiden Soeharto Tak Lagi Disebut dalam TAP MPR 11/1998

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan keputusan tersebut diambil seusai pencabutan nama Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Suharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional, selaras dengan mendapatkan martabat kemanusiaan dengan peraturan perundangan," kata Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Eep Saefulloh Nilai Presiden Jokowi Telah Lampaui Kediktatoran Zaman Soeharto

Selain itu, kata Bamsoet, pemberian anugerah pahlawan nasional itu juga demi menghargai jasa Soeharto dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Di antaranya, Soeharto disebut mampu membawa Indonesia melewati masa sulit pada 1963. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi minus 2,25 persen dan tiga tahun setelahnya atau 1966 inflasi melonjak hingga 635,3 persen.

Pada 1967, Indonesia tercatat sebagai negara miskin dengan catatan hutang sebesar 700 juta dolar US. Menurut Bamsoet, Soeharto yang dibantu Soemitro Djojohadikusumo yang juga ayah Prabowo membalikan keadaan.

"Pada tahun 1969 atau setahun setelah menjabat Presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12 persen. Dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9 persen," jelasnya.

Karena itu, Bamsoet menuturkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga untuk membangkitkan semangat rekonsiliasi di Indonesia. 

"Karena pada hakikatnya dalam konsepsi kehidupan berbangsa-bernegara, setiap konsultasi tidak pernah dimaksudkan untuk menanam benih-benih konflik, melainkan upaya kita bersama untuk mencapai titik temu," ungkapnya.

"Mari kita bersama sebagai sebuah keluarga bangsa mengambil hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau, untuk kita jadikan pelajaran berharga bagi pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang," sambungnya.

Ia pun mengharapkan tidak ada lagi ada dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa. Apalagi, mereka tidak pernah terlihat dalam peristiwa kelam masa lalu tersebut.