KPK Sita 43 Aset Tanah dan Bangunan Terkait Kasus TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
KPK telah menyita 43 aset tanah dan bangunan dalam perkara dugaan Tindak Pencucian Uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 43 aset tanah dan bangunan dalam perkara dugaan Tindak Pencucian Uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Puluhan bidang tanah dan bangunan itu disita penyidik KPK dari dua lokasi di wilayah Maluku Utara.
"Hari ini tim KPK kembali melakukan penyitaan sebanyak 43 bidang tanah dan bangunan terkait TPPU tersangka AGK yang berada di Kota Ternate dan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).
Pada Senin (30/9/2024) kemarin, penyidik KPK juga melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah salah satu anak Abdul Gani Kasuba, berinisial MTK di Ternate.
Dari rumah anak Abdul Gani Kasuba itu, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait erat dengan pencucian uang yang dilakukan Abdul Gani Kasuba.
"Pada penggeledahan tersebut, ditemukan BB (barang bukti) dokumen, uang tunai dan barang bukti elektronik lainnya yang diduga ada kaitannya dengan hasil tindak pidana tersebut," kata Tessa.
Baca juga: Geledah Rumah Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Sita Uang Tunai
KPK diketahui sedang mengusut dugaan TPPU oleh Abdul Gani Kasuba. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Abdul Gani sebelumnya.
Dalam perkara sebelumnya, Abdul Gani Kasuba telah divonis hukuman pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.
Baca juga: Kasus Korupsi Abdul Kasuba, KPK Periksa Direktur Kementerian ESDM hingga Inspektur Provinsi Malut
Selain hukuman penjara, Abdul Gani dituntut membayar uang pengganti Rp 109 juta dan 90 ribu dolar Amerika Serikat (AS).
Abdul Gani terbukti bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi di lingkup Pemprov Maluku Utara.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.