Kemudian menjelang pilpres 2014 hubungan Megawati dan Prabowo benar-benar panas. 

Partai Gerindra bahkan mengungkit soal perjanjian di pilpres 2009 tentang janji Megawati mendukung Prabowo di Pilpres 2014 yang terdokumentasi di perjanjian Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.

Tetapi Megawati tetap pada pilihannya, mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada 2014.

Setelah melalui dinamika politik yang panjang, Jokowi akhirnya berduet dengan Jusuf Kalla di Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden RI ke-7 untuk periode pertama.

Prabowo kembali menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2019, kali ini berduet dengan Sandiaga Uno. 

Panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019 sampai ke telinga Megawati. 

Pada 24 Juli 2019 silam, Megawati dan Prabowo sepakat untuk bertemu. 

Menggunakan diplomasi nasi goreng akhirnya kedua tokoh politik tersebut bertemu di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Apakah diplomasi nasi goreng tersebut bakal menarik PDIP masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran? 

Tanda-tanda masuknya PDIP ke dalam kabinet sudah mulai terang benderang. 

Seiring menguatnya rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, turut beredar calon menteri yang akan masuk khususnya dari PDIP.

Disebutkan, Prabowo kabarnya memberikan jatah kursi menteri pada pemerintahannya kepada PDIP.  

Ketiga kursi adalah jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Budi Gunawan; Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Abdullah Azwar Anas; dan satu posisi kepada Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan resmi dari Megawati mengenai sikap dan posisi partai lain terhadap pemerintahan tahun mendatang. 

Ia memastikan PDIP akan tegak lurus dengan kebijakan sang ketua umum. 

Terkait peluang Budi Gunawan, Azwar Anas dan Olly yang bakal menjadi perwakilan PDIP di kabinet Prabowo, Said menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Megawati.(*)